Di sisi lain, usulan ini juga dianggap sebagai momentum untuk mereformasi sistem pemilu. “Mungkin ini bisa menjadi langkah awal untuk meminimalisasi pengeluaran negara. Namun, sistem ini perlu pengawasan ketat agar tidak memperburuk demokrasi kita,” ujar seorang aktivis demokrasi.
Masyarakat pun memberikan tantangan kepada para politisi yang sering berjanji akan berjuang demi rakyat dan bangsa. Mereka meminta para calon anggota DPRD maupun kepala daerah mendeklarasikan komitmen untuk tidak menerima honor atau fasilitas negara jika terpilih. “Jika benar ingin mengabdi, tunjukkan bahwa niat kalian murni. Berani nggak deklarasi seperti itu?” kata salah satu warga.
Meski demikian, skeptisisme tetap membayangi usulan ini. Banyak yang menilai bahwa kepentingan politik dan pribadi sering kali menjadi prioritas utama para politisi. “Rakyat sudah tahu, sebagian besar hanya ingin berjuang demi perut mereka sendiri dan memperkaya diri, baik dengan cara halal maupun haram,” pungkas seorang tokoh masyarakat.
