JAKARTA – PT TASPEN (Persero) berkomitmen untuk terus menerapkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, TASPEN telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC).
Corporate Secretary TASPEN, Henra, menjelaskan bahwa perusahaan juga menggelar sosialisasi “Membangun Budaya Antikorupsi” bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Insan TASPEN serta mitra bisnis, dan bertujuan untuk memberikan wawasan serta mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi.
“Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, pengambilan keputusan berbasis risiko, pengawasan internal yang ketat, serta penegakan integritas dan etika di seluruh aspek bisnis. Kami juga terus meningkatkan kesadaran antikorupsi melalui program pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan,” ujar Henra, dikutip pada Selasa (21/1/2025).
Baca Juga:
Untuk semakin memperkuat pemahaman terkait antikorupsi, TASPEN menggelar kegiatan Compliance Movie Day pada 2024. Dalam acara tersebut, seluruh karyawan diajak untuk menyaksikan film bertema antikorupsi berjudul “Dirty Money”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi mengenai bahaya korupsi dan pentingnya menjaga integritas di lingkungan kerja.
Selain itu, sejak 2022, TASPEN menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan seluruh transaksi keuangan perusahaan bebas dari penyalahgunaan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengungkapan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) bagi karyawan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi.
Baca Juga:
Sistem WBS ini terintegrasi dengan aplikasi AROMA yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga memastikan anonimitas dan keamanan pelapor. Upaya pencegahan korupsi semakin diperkuat dengan sertifikasi ISO 37001:2016 untuk sistem manajemen anti penyuapan. “TASPEN mengedepankan sistem tiga garis pertahanan yang melibatkan komite investasi, manajemen risiko, dan pengawasan internal dalam pengelolaan risiko.
Kami terus konsisten dalam mencegah praktik korupsi, sehingga dapat menciptakan ekosistem bisnis yang bersih dan berintegritas,” ujar Henra. Ia menambahkan bahwa komitmen ini selaras dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir, mengenai pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. TASPEN juga mendukung Asta Cita Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Ke depan, kami akan terus mengintegrasikan prinsip antikorupsi dalam operasional perusahaan dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peserta dan masyarakat luas,” tutup Henra.
(christie)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
