Kasus Tidak Naik Kelas di SMAN 8 Medan: Ayah Laporkan Kepsek Terkait Pungli, Ini Faktanya

MEDAN -Kisah Maulidza Sari Febriyanti, seorang pelajar kelas XI MIA 3 di SMA Negeri 8 Medan, menjadi sorotan setelah tidak naik kelasnya diduga terkait dengan laporan ayahnya terhadap sekolah terkait dugaan pungli dan korupsi. Kasus ini menjadi bukti nyata betapa keterlibatan orang tua dalam urusan sekolah dapat berdampak besar terhadap karier pendidikan anak-anak mereka.

Maulidza, yang memiliki catatan nilai akademis yang baik dengan sejumlah mata pelajaran mendapat nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), mendapati dirinya tinggal kelas saat acara pembagian rapor. Hal ini menjadi kejutan besar bagi keluarga, terutama karena alasan yang diberikan sekolah berfokus pada absensi yang tinggi, bukan prestasi akademis.

Menurut Choky Indra, ayah Maulidza, keputusan sekolah untuk menahan kenaikan kelas anaknya diduga terkait langsung dengan laporannya terhadap kepala sekolah terkait praktik pungli dan korupsi. Sebelumnya, Choky telah melaporkan kepala sekolah ke pihak berwenang setempat atas dugaan pungutan liar, yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan menteri terkait pengelolaan dana SPP.

Baca Juga:

• Penerapan Delay System di Pelabuhan Merak Untuk Lancarkan Arus Mudik Lebaran 2025
• BNI Utamakan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan ke Koperasi Desa Merah Putih

“Sebelumnya saya pernah melaporkan kepala sekolah atas dugaan kasus korupsi dan pungli. Karena saya tidak mau berdamai dengan dia, dugaan kami adalah karena hal itu anak saya dibiarkan tinggal kelas, meskipun alasannya adalah absensi yang tinggi,” ujar Choky dalam klarifikasi kepada media.

Mengenai prestasi akademis Maulidza, data rapor menunjukkan bahwa dia berhasil melewati KKM dalam sejumlah mata pelajaran, termasuk Pendidikan Agama Islam dan Prakarya, dengan nilai A. Namun, rapor tersebut secara tegas mencatat bahwa Maulidza ditahan di kelas XI dengan catatan dari wali kelas untuk memperbaiki prestasi dan mengurangi tingkat absensinya.

Baca Juga:

• Pramono Anung Batalkan Program Sarapan Gratis, Fokus Alihkan Anggaran untuk KJP dan KJMU
• Pemprov Jabar Gandeng BMKG Pasang Radar Antibencana, Gubernur Dedi Mulyadi Sebut Jabar Minimarket Bencana

Choky juga menyoroti bahwa anaknya tidak menerima bantuan pemerintah untuk uang SPP sebesar Rp 35 ribu per bulan, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Hal ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan administrasi sekolah yang seharusnya mengedepankan keadilan dalam pendidikan.

Sementara itu, pihak sekolah, meskipun didatangi oleh Choky untuk klarifikasi, enggan memberikan pernyataan resmi kepada wartawan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Rencus Sinabariba, hanya menyatakan ketidaktahuannya terkait keputusan tidak naik kelas Maulidza sebelum memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan diketahui sedang berada di luar kota, dan berjanji untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut pada Senin mendatang. Sementara itu, keputusan sekolah tersebut telah menimbulkan kontroversi di antara orang tua siswa dan masyarakat luas, menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah negeri.

Kasus ini juga menegaskan perlunya pengawasan yang ketat terhadap integritas kepemimpinan di lembaga pendidikan, serta upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang adil dan setara dalam mencapai pendidikan yang berkualitas.

(N/014)

Penerapan Delay System di Pelabuhan Merak Untuk Lancarkan Arus Mudik Lebaran 2025

BNI Utamakan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan ke Koperasi Desa Merah Putih

Pramono Anung Batalkan Program Sarapan Gratis, Fokus Alihkan Anggaran untuk KJP dan KJMU

Pemprov Jabar Gandeng BMKG Pasang Radar Antibencana, Gubernur Dedi Mulyadi Sebut Jabar Minimarket Bencana

Bobby Nasution: "Kalau Salah, Ya Ditahan", Respons Terhadap Penahanan Kadisbudparektaf Sumut Zumri Sulthony

Mantan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah Bergabung Jadi Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Sebut Kasus Harus Diuji di Pengadilan