JAKARTA -Kontroversi meletup pasca pernyataan pemerintah yang menyatakan tidak adanya keterlibatan negara dalam pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat kritik tajam dari DPR. Anggota Komisi I DPR menilai pernyataan tersebut sebagai “konyol” dan menegaskan bahwa serangan tersebut berpotensi memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional.
Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, yang menyebutkan bahwa pembobolan PDN dilakukan oleh aktor nonnegara dengan motif ekonomi, menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI. Anggota DPR dari Komisi I, Sukamta, dalam diskusi daring pada Sabtu, 29 Juni 2024, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan serangan siber semasif yang menargetkan PDN.
“Pernyataan yang sangat konyol dengan sangat percaya diri bahwa ini tidak melibatkan state actor, hanya personal,” ungkap Sukamta, mengomentari pernyataan Menkominfo. Ia mempertanyakan kecepatan dalam menarik kesimpulan tanpa mempertimbangkan dampak serius terhadap keamanan nasional.
Baca Juga:
PDN yang dibobol bukan hanya mengandung data statistik, tetapi juga informasi sensitif terkait keamanan dan pertahanan nasional. Sukamta menegaskan bahwa informasi semacam ini, jika jatuh ke tangan pihak asing, dapat mengungkap pola operasi dan kelemahan strategis Indonesia.
“Dalam kasus ini, bayangkan saja jika informasi tentang pola patroli, jumlah personel, atau kelemahan infrastruktur pertahanan tersebar luas,” jelasnya.
Baca Juga:
Selain itu, Sukamta juga mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah kali pertama menjadi korban serangan siber. Data sensitif seperti milik TNI-Polri pernah dijual di dark web, menunjukkan bahwa keamanan data negara ini rentan terhadap serangan siber.
(n/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
