Menurut Candra, selama penindakan, satu pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora berhasil disita sebagai barang bukti. Ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Teranus Enumbi dan kelompoknya, yang telah terlibat dalam serangkaian insiden berdarah sejak beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa kasus, OPM Teranus Enumbi dikenal kejam dengan modus operandi menyerang, menembak, bahkan membunuh warga sipil dan aparat keamanan.
Kontroversi dan Respons Masyarakat
Insiden ini tidak hanya menciptakan ketegangan di Puncak Jaya, tetapi juga memicu reaksi keras dari masyarakat setempat. Rabu pagi, aksi massa membakar sejumlah kendaraan milik aparat dan pemerintah di Kota Mulia, sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat terhadap OPM. Ketegangan semakin memuncak dengan adanya tuduhan terhadap kebrutalan aparat dalam menangani situasi ini.
Aliansi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang untuk kemerdekaan Papua telah lama menjadi polemik di Indonesia. Pihak-pihak pro-kemerdekaan menilai OPM sebagai pejuang kemerdekaan yang ditindas, sementara pemerintah Indonesia menganggap mereka sebagai kelompok separatis yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
Tanggapan Pemerintah dan Penegakan Hukum
Pemerintah Indonesia melalui aparat TNI dan Polri telah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas wilayah Papua dengan melindungi masyarakat dari gangguan OPM. Penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata ini dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.
Kapendam Cenderawasih menekankan bahwa penegakan hukum terhadap OPM akan terus diperkuat, sambil menegaskan bahwa semua tindakan aparat dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Meskipun demikian, kejadian ini tetap memunculkan pertanyaan tentang cara terbaik untuk menangani konflik Papua yang sudah berlangsung lama.
Pemulihan dan Harapan untuk Papua
Di tengah ketegangan ini, masyarakat sipil dan pemerintah daerah di Papua berharap untuk pemulihan situasi yang damai dan adil. Komite Keselamatan Jurnalis dan organisasi masyarakat sipil lainnya telah mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat, termasuk Kantor Staf Presiden, untuk mengawal penyidikan kasus ini dengan seksama guna memastikan keadilan bagi semua pihak terkait.
