
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA -Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan alokasi pagu anggaran yang lebih besar dari yang diajukan untuk tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja (raker) yang digelar di ruang rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (Purn) M. Herindra mengungkapkan bahwa pagu anggaran untuk Kemenhan dan TNI mencapai Rp165,1 triliun.
Angka tersebut merupakan kenaikan signifikan dari usulan pagu indikatif awal yang diajukan sebesar Rp155,9 triliun. “Berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Bappenas, Kemhan dan TNI mendapat pagu anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun,” ujar Herindra dalam rapat, Selasa (3/9/2024).
Baca Juga:
Rincian alokasi anggaran untuk berbagai komponen dalam Kemenhan dan TNI adalah sebagai berikut: Kementerian Pertahanan memperoleh anggaran sebesar Rp53,95 triliun, yang mencakup 112,16 persen dari usulan yang diajukan. Sementara itu, Mabes TNI mendapatkan alokasi sebesar Rp11,16 triliun, atau 26,26 persen dari usulan awal.
Baca Juga:
TNI Angkatan Darat (AD) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp57,006 triliun, yang merupakan 34,98 persen dari usulan anggaran. TNI Angkatan Laut (AL) mendapatkan Rp24,75 triliun, setara dengan 44,67 persen dari usulan. Terakhir, TNI Angkatan Udara (AU) dialokasikan Rp18,28 triliun, atau 41,07 persen dari usulan awal.
Pagu anggaran untuk tahun 2025 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pagu indikatif yang diajukan sebelumnya. Kemenhan mengusulkan anggaran sebesar Rp55,89 triliun, sementara Mabes TNI mengusulkan sebesar Rp9,23 triliun. TNI AD, TNI AL, dan TNI AU masing-masing mengusulkan anggaran sebesar Rp54,61 triliun, Rp20,06 triliun, dan Rp16,19 triliun.
Kenaikan alokasi anggaran ini diharapkan dapat mendukung berbagai program dan kebutuhan strategis Kemenhan serta TNI dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Rapat kerja ini merupakan bagian dari proses pemantauan dan evaluasi anggaran oleh Komisi I DPR RI, untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.
Dengan pagu anggaran yang telah disetujui, Kemenhan dan TNI diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan negara, serta menyukseskan berbagai program strategis yang telah direncanakan.
(N/014)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional