
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
SULTENG -Sebuah insiden kekerasan melibatkan oknum TNI terjadi di SPBU yang terletak di Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (9/12/2024). Insiden ini melibatkan Komandan Rayon Militer (Danramil) Lettu Agus Yado yang menampar petugas SPBU, Asriandi Hamzah, setelah permintaannya untuk mengisi bahan bakar jenis pertalite sebesar 5 liter ditolak.
Kejadian bermula ketika Lettu Agus Yado meminta pengisian BBM di SPBU tersebut. Namun, petugas menolak permintaan tersebut karena Lettu Agus Yado tidak memiliki barcode, yang merupakan syarat baru pengisian BBM yang diberlakukan sejak 1 Desember 2024. Manajer SPBU, Asriandi Hamzah, berusaha menjelaskan kebijakan baru tersebut dan bahkan menawarkan bantuan untuk membuatkan barcode agar Lettu Agus bisa melanjutkan pengisian BBM.
Baca Juga:
Namun, tawaran tersebut ditolak dan justru memicu kemarahan Lettu Agus Yado, yang kemudian menampar Asriandi Hamzah di bagian pipi. Aksi kekerasan tersebut segera dilaporkan ke satuan tugas Denpom XIII-2 Palu, yang kemudian melakukan mediasi antara kedua pihak.
Baca Juga:
Setelah proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Korem 132/Tadulako, baik Lettu Agus Yado maupun Asriandi Hamzah sepakat untuk berdamai. Dalam pertemuan tersebut, Lettu Agus Yado secara resmi meminta maaf kepada Asriandi Hamzah atas tindakannya. Brigjen TNI Deni Sunawan, Danrem 132/Tadulako, yang turut hadir dalam mediasi tersebut, menegaskan pentingnya penegakan disiplin di lingkungan militer dan menekankan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku tanpa memandang jabatan atau pangkat.
Insiden ini kemudian menjadi viral di media sosial, menarik perhatian banyak warganet. Sebagian dari mereka memberikan sindiran terhadap tindakan oknum TNI tersebut, sementara yang lain mengkritik kebijakan penggunaan barcode untuk pengisian BBM yang dianggap menyulitkan masyarakat.
“Padahal beli bukan minta, masa harus dipersulit dengan barcode lagi,” tulis akun TikTok @a_P97***.
“Pak, seragam dan pangkat serta jabatan terlalu berat buat Agus Yado,” sindir akun @goost***.
Di sisi lain, ada pula warganet yang menilai bahwa tindakan Lettu Agus Yado tidak bisa dibenarkan meskipun menggunakan dinas. “Beliaukan pakai dinas kenapa harus dipersulit… tentu tugas negara lebih penting dari apapun,” tulis @saiful****.
(N/014)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional