Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai dengan fokus pada penghematan dan efisiensi. Selain penyesuaian gaji, upaya ini mencakup penyusunan formasi PNS yang lebih akurat berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), serta mutasi pegawai antar daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia pemerintah untuk mendukung efisiensi dan kinerja birokrasi.
Pada tahun 2024, pemerintah telah menerapkan kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar 8%, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) beserta tunjangan kinerja sebesar 100%, serta pemberian gaji ke-13. Langkah ini sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Meskipun rencana kenaikan gaji PNS mendapat dukungan dari sebagian kalangan, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasinya juga akan menghadapi tantangan. Pengelolaan anggaran yang bijaksana serta pengawasan yang ketat dari semua pihak menjadi kunci utama keberhasilan dari rencana ini. Di sisi lain, perlu juga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan PNS memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan produktivitas dan pelayanan publik.
