Bitvonline.com -Setiap moda transportasi memiliki aturan khusus terkait barang bawaan penumpang, tak terkecuali kereta api. PT KAI (Kereta Api Indonesia) mengingatkan penumpang tentang ketentuan bagasi yang berlaku serta barang-barang yang dilarang dibawa masuk ke dalam kereta.
Kapasitas Bagasi Kereta Api
Penumpang kereta diperbolehkan membawa bagasi dengan berat maksimal 20 kg dan dimensi 70 x 48 x 30 cm. Apabila penumpang membawa bagasi lebih dari ketentuan tersebut, mereka akan dikenakan bea tambahan.
Baca Juga:
Untuk kelas eksekutif, bea bagasi tambahan adalah Rp 10.000 per kg
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan pembatalan program sarapan bergizi gratis di Jakarta. Keputusan tersebut diambil s
Pemerintahan
JAWA BARAT Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk me
Pemerintahan
SUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan respons terkait penahanan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kr
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, kini bergabung menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam menghadapi kasus du
Politik
MEDAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ESDM Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Satgas Pangan Sumut melakukan insp
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan kemarahan terkait temuan peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak se
Ekonomi
KARO Kasus pembunuhan disertai pembakaran yang menimpa seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus berlanjut. Sidang kasus te
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, pada Kami
Politik
MEDAN Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin, angkat bicara terkait viralnya kasus PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) bernam
Berita
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat d
Pemerintahan
