Menyusul pernyataan Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan pandangannya tentang peran SIMBARA dalam pencegahan aktivitas pertambangan ilegal. “SIMBARA memungkinkan pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai kegiatan ilegal dalam sektor pertambangan, yang potensinya mencapai Rp3,47 triliun,” jelasnya. Menurut Sri Mulyani, analisis data yang cermat terhadap pelaku ilegal akan mengurangi kebocoran negara hingga Rp2,53 triliun, melalui pengidentifikasian dan penanganan profil risiko secara tepat.
Pada kesempatan yang sama, diskusi juga mencakup pentingnya kompliance dalam membayar kewajiban PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sri Mulyani menegaskan bahwa implementasi SIMBARA akan memungkinkan pemerintah untuk memblokir ekspor barang tambang dari mereka yang belum menyelesaikan kewajiban keuangan mereka, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor batu bara.
