Realiasi Anggaran Pilkada Serentak Capai 92 Persen, Sri Mulyani Tegaskan Pemotongan Transfer untuk Daerah yang Belum Setor

JAKARTA  –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak telah mencapai Rp 34,57 triliun per 6 Agustus 2024. Angka ini setara dengan 92 persen dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 37,52 triliun. Dana ini disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan mencakup berbagai lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Sri Mulyani menjelaskan dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya pada Selasa (13/8) bahwa anggaran tersebut disebar untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia. “Jadi untuk Pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp 34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat, ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU dan Bawaslu, sampai dengan 6 Agustus. Nanti total overall yang sudah ada naskah perjanjian akan ada anggaran Rp 37,52 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Secara rinci, dana hibah yang telah disalurkan untuk KPU mencapai Rp 26,85 triliun atau sekitar 93 persen dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 28,76 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran hibah untuk Bawaslu sebesar Rp 7,72 triliun, yang setara dengan 88 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 8,75 triliun.