BATU BARA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Ridwan, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara yang telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menunda proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Socfindo.
Langkah tersebut diambil karena PT Socfindo, khususnya unit Kebun Limapuluh dan Tanah Gambus, dinilai belum memenuhi kewajiban untuk membebaskan lahan yang termasuk dalam kawasan pembangunan strategis milik pemerintah daerah. Lahan yang dimaksud berada di sepanjang Jalan Arteri, masing-masing 100 meter di sisi kiri dan kanan dari Simpang Gambus menuju ke arah Limapuluh.
Menurut Ridwan, tindakan Pemkab sudah sangat tepat dan harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk legislatif. Ia menegaskan bahwa keberadaan lahan yang masuk dalam areal HGU perusahaan, namun juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, harus segera ditata ulang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga:
"Ini bukan sekadar soal administratif, tapi menyangkut masa depan tata ruang Kabupaten Batu Bara. Kami di DPRD, khususnya Fraksi Gerindra, mendukung penuh langkah Pemkab untuk menegakkan aturan sesuai dengan Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2020," ujar Ridwan dalam keterangannya kepada media.
Sementara itu, Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal SE, MAP, dalam keterangannya kepada Sumut Pos pada Rabu (23/4/2025), menjelaskan bahwa surat permohonan penundaan perpanjangan HGU PT Socfindo sudah resmi dikirimkan ke Kementerian ATR/BPN. Pemkab Batu Bara meminta agar areal HGU yang masuk dalam wilayah pengembangan infrastruktur strategis dikeluarkan dari perpanjangan izin guna memberi ruang untuk pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
Baca Juga:
"Surat resmi sudah kita kirimkan. Intinya, kami minta agar Kementerian menunda perpanjangan HGU dan mengeluarkan area yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pembangunan strategis, sebagaimana yang tertuang dalam Perda RTRW Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020," terang Syafrizal.
Wabup juga menanggapi argumen dari pihak perusahaan yang menyebut mereka berpegang pada Perda RTRW Provinsi. Menurutnya, alasan tersebut tidak berdasar karena lokasi usaha PT Socfindo secara administratif berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
"Perda RTRW Kabupaten Batu Bara sudah sah secara hukum, telah mendapat eksaminasi dari Kementerian ATR/BPN sejak 2021. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi PT Socfindo untuk tidak menjadikannya sebagai acuan utama dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Lokasi mereka ada di wilayah Kabupaten Batu Bara, bukan wilayah provinsi. Artinya, yang berlaku adalah Perda RTRW Batu Bara," tegas Syafrizal.
Lebih lanjut, Syafrizal berharap agar PT Socfindo bersikap kooperatif dan turut mendukung upaya pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa regulasi tata ruang disusun untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk menghambat kegiatan ekonomi.
"Kami tidak anti investasi. Tapi setiap investasi harus berjalan sesuai aturan. Pemerintah daerah berkewajiban mengawal pembangunan agar tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga kepentingan umum," tutupnya.
Langkah Pemkab Batu Bara ini juga mendapat perhatian masyarakat dan aktivis lingkungan, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah maju dalam menata ulang tata ruang dan memperkuat kontrol atas izin usaha di sektor perkebunan.*
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comPresiden Prabowo Subianto dengan tegas mengutuk serangan teroris yang menargetkan rombongan turis di Pahalgam, Kashmir, India
Nasional
DEPOK Satpol PP Kota Depok melakukan penyegelan sementara terhadap 60 unit rumah yang sudah dihuni dan 40 unit rumah siap serah terima di P
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu (Rico Waas), melakukan peninjauan langsung ke lokasi jalan rusak berat yang mengarah ke Pasar In
Pemerintahan
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali melontarkan kritik keras terhadap pros
Politik
bitvonline.comSakit pundak merupakan keluhan yang kerap dialami oleh berbagai kalangan, mulai dari pekerja kantoran hingga atlet profesiona
Kesehatan
