
Stand Kanwil Ditjenpas Aceh Pukau Pengunjung IPPAFest, Karya Warga Binaan Berhasil Curi Perhatian
JAKARTA Stand Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Kanwil Ditjenpas Aceh sukses memukau ratusan pengunjung Indonesia Prison
NasionalJAKARTA -Mantan pejabat internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Aritonang, kembali dipanggil untuk diperiksa dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Pemeriksaan terhadap Rasamala dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (21/4/2025), selama hampir enam jam, mulai pukul 10.30 WIB hingga 16.37 WIB.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Rasamala memilih bungkam dan tidak memberikan komentar kepada wartawan.
Baca Juga:
Rasamala sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum di KPK. Setelah tak lagi di lembaga antirasuah, ia beralih profesi menjadi pengacara dan diketahui sempat tergabung dalam tim kuasa hukum SYL pada tahap awal penyidikan perkara gratifikasi dan pemerasan yang kini berkembang menjadi TPPU.
Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua bagi Rasamala dalam kasus ini. Sebelumnya, ia telah diperiksa oleh penyidik pada Rabu, 19 Maret 2025.
Baca Juga:
Pada waktu yang sama, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor firma hukum tempat Rasamala bekerja, Visi Law Office, yang berlokasi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Firma hukum tersebut diketahui didirikan oleh sejumlah mantan aktivis dan mantan pejabat publik, termasuk eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
"Benar. Terkait sprindiknya TPPU tersangka SYL," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya.
Sumber internal menyebutkan, penyidik tengah mendalami aliran dana dan potensi keterlibatan profesional hukum dalam dugaan skema pencucian uang oleh SYL selama menjabat sebagai menteri. Dugaan bahwa dana hasil gratifikasi dan pemerasan disamarkan melalui firma hukum dan jasa profesional menjadi titik fokus penyidikan.
Kasus TPPU SYL menjadi salah satu prioritas utama KPK pada 2025. Langkah KPK dalam membongkar praktik pencucian uang di kalangan elite dinilai penting dalam menegakkan integritas sektor hukum dan pemerintahan.*
(tb/J006)
JAKARTA Stand Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Kanwil Ditjenpas Aceh sukses memukau ratusan pengunjung Indonesia Prison
NasionalASAHAN Unit Jatanras Satreskrim Polres Asahan menggerebek arena sabung ayam ilegal di Dusun III, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabup
Hukum dan KriminalBANDUNG Polda Jawa Barat menyatakan belum menerima laporan resmi terkait dugaan eksploitasi dan pemerasan terhadap mantan pekerja sirkus ya
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), Arso Sadewo, terkait dugaan tindak pida
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Pertan
Hukum dan KriminalPADANGSIDIMPUAN Dimasa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes H. Harry Pahlevi
PemerintahanMEDAN Universitas Sumatera Utara (USU) menanggapi pemberitaan yang viral di media sosial terkait proses pencairan dana pensiun atas nama dr
NasionalJAKARTA Dalam semangat memperkuat solidaritas dan memperluas peran perempuan dalam pembangunan bangsa, Persatuan Janda Mandiri Indonesia (
KomunitasBATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menerima audiensi para dokter spesialis RSUD H. OK Arya Zulkarnain di
KesehatanJEMBRANA Babinsa Desa Pengambengan Koramil 161701/Negara Kopda Mashudi bersama Kaur Kewilayahan Banjar Ketapang Muara Jamal Asik dan st
Nasional