JAKARTA -Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Agus Subiyanto telah menerbitkan surat perintah yang menginstruksikan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga yang diatur dalam Undang-undang TNI untuk segera mengundurkan diri atau pensiun.
Perintah tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi dalam webinar yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) bertajuk "Tentang UU TNI: Kita Bertanya, TNI Menjawab" pada Selasa (25/3).
Baca Juga:
"Yang perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa memang sudah ada perintah dari Panglima TNI kepada prajurit TNI aktif yang berada di luar dari 14 kementerian atau lembaga yang sudah diamanatkan dalam UU 34/2004 untuk segera mengundurkan diri atau pensiun dini," ujar Kristomei dalam acara tersebut
Kristomei menambahkan bahwa proses administrasi pengunduran diri prajurit TNI aktif dari jabatan sipil sedang berjalan dan harus segera diselesaikan.
Baca Juga:
"Contoh adalah kasus atau permasalahan Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Novi Helmy. Kemarin, hari Kamis, sudah tidak menjabat lagi sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Sudah diberikan jabatan Perwira Staf Khusus. Itu akan terus berproses sampai Surat Keputusan (SKEP) pengunduran dirinya keluar," terang Kristomei.
Revisi Undang-undang TNI yang disahkan DPR pada Kamis (20/3) menambahkan lima instansi yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif, sehingga jumlah totalnya menjadi 14.
Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan RI (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer).
Namun, peraturan baru ini juga menegaskan bahwa prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil di luar 14 lembaga tersebut wajib mengundurkan diri atau pensiun dini, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) sebelumnya mendesak agar ribuan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil segera mengundurkan diri.
Sekjen PBHI, Gina Sabrina, mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2023, terdapat 2.569 prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil.
"Implikasinya adalah 2.569 prajurit TNI aktif, data per tahun 2023, itu serentak harus mundur. Kalau perlu besok sebagai bentuk konsistensi terhadap tunduknya TNI kepada UU TNI dan juga supremasi sipil," ujar Gina.
TAPANULI SELATAN Di minggu terakhir bulan suci Ramadhan 1446 H Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H. melaksanakan Keg
Komunitas
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) di bawah kepemimpinan Bupati H. Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati H. Jaf
Pemerintahan
BATUBARA Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan, Kepala Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara Faisal Am
Komunitas
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dapat meraih opini Waja
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama instansi terkait, melaksanakan ram
Peristiwa
PEMATANGSIANTAR Puluhan mahasiswa Universitas Simalungun menggelar aksi unjuk rasa menolak UndangUndang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI
Nasional
SEMARANG Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah menetapkan seorang anggota polisi berinisial Brigadir AK sebagai
Hukum dan Kriminal
JAWA TIMUR Seorang petani asal Desa Kaligede, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Aziz Riswanto, menjadi korban dugaan penipuan
Hukum dan Kriminal
TANJUNG BALAI Seorang warga Tanjung Balai bernama Rahmadi (34) yang sebelumnya ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut atas dugaan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama Polres jajaran memperketat pengamanan tempat ibadah menjelang perayaan Idulfit
Nasional
