BREAKING NEWS
Sabtu, 15 Maret 2025

Pemerintah dan DPR Gelar Rapat Tertutup di Hotel Mewah, Apa yang Dibahas?

Adelia Syafitri - Sabtu, 15 Maret 2025 12:24 WIB
56 view
Pemerintah dan DPR Gelar Rapat Tertutup di Hotel Mewah, Apa yang Dibahas?
Ilustrasi - Rapat Kerja Sekretariat kabinet dengan Komisi II dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara Senayan Jakarta, Senin 19 September 2022.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA -Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diam-diam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025) di Hotel Fairmont, Jakarta.

Rapat tersebut diduga membahas revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang telah diproses sejak 2024.

Baca Juga:

Informasi ini disampaikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya Saputra. Dimas menyebutkan bahwa rapat tersebut digelar secara tertutup di dua ruangan berbeda di Hotel Fairmont, yakni di Ballroom pada hari pertama dan di Ruang Rapat Ruby pada hari kedua.

Berdasarkan agenda yang diterima Kompas.com, para anggota DPR direncanakan akan check-out pada Minggu (16/3/2025).

Baca Juga:

Dimas mengungkapkan bahwa ia telah menduga adanya upaya percepatan pembahasan revisi UU TNI setelah surpres dengan nomor R12/PRES/2/2025 diterima oleh DPR.

"Kami menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif," ujarnya.

Revisi UU TNI yang tengah dibahas memang menuai kontroversi di kalangan publik, dengan sejumlah pihak khawatir bahwa perubahan tersebut akan membawa kembali dwifungsi TNI seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana memperluas penempatan prajurit TNI di lembaga sipil, yang sebelumnya terbatas pada beberapa instansi tertentu.

Salah satu anggota Komisi I, TB Hasanuddin, membenarkan adanya rapat tersebut, namun ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai lokasi rapat yang diadakan secara tertutup tersebut.

"Rapat pada Jumat (14/3/2025) masuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah," ujarnya saat dikonfirmasi.

Rapat tersebut juga menjadi perhatian karena pembahasan tentang penambahan masa dinas prajurit TNI serta kemungkinan prajurit terlibat dalam aktivitas bisnis.

Editor
: Adelia Syafitri
Tags
beritaTerkait
Sandi Butar Butar Kembali Bekerja di DPKP Depok Setelah Bongkar Terkait Kasus Korupsi
Maqdir Ismail: Penyidikan Harus Tanggung Jawab Polri, Bukan PPNS
Kodam 1/BB Ajak Tomas, Toga, Toda dan Insan Pers Perangi Narkoba
Revisi UU TNI Bisa Ancaman Demokrasi, Kata Peneliti
Slamet Tuding Data Mentan 'Abal-Abal', Andi Amran Sulaiman Murka dalam Rapat Kerja DPR
Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Tangsel Tolak Permintaan THR, Ini Alasan Mereka!
komentar
beritaTerbaru