JAKARTA -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi soal biaya retret kepala daerah yang baru dibayarkan Rp2 miliar dari total anggaran Rp13 miliar.
Dalam keterangannya, Bima menyampaikan bahwa tidak ada masalah terkait ketersediaan anggaran untuk pembayaran retret tersebut.
"Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada," ujar Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Baca Juga:
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya perlu memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan retret kepala daerah tersebut sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
Bima juga menyatakan bahwa pihaknya harus menyusun laporan terlebih dahulu sebelum melunasi sisa biaya retret tersebut. "Bukan belum dilunasi, kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan.
Baca Juga:
Kita berkonsultasi juga dengan LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapannya ini semua sesuai dengan regulasi," tambah Bima.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga mengungkapkan bahwa biaya penyelenggaraan retret kepala daerah belum dibayar secara penuh.
Tito menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp13 miliar, baru sekitar Rp2 miliar yang dibayarkan. Tito menekankan pentingnya pengecekan terhadap anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut agar penggunaannya wajar.
"Semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukkan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya, ini kita cek detail," tegas Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Mendagri juga memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk retret kepala daerah harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan peraturan yang ada. Bima Arya menambahkan, pihaknya masih dalam proses menyusun laporan secara lengkap terkait agenda retret tersebut.
(vv/n14)
KALTARA Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, mengungkapkan bahwa bisnis narkoba yang dijalankan oleh Dir
Hukum dan Kriminal
MAKASSAR Pedagang minyak goreng di Pasar Pabaengbaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan pemeriksaan mandiri terhadap takaran Mi
Ekonomi
bitvonline.comMenteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia yang menghambat distribusi gas elpiji 3
Ekonomi
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Aris Yu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia dan Vietnam telah berhasil menyelesaikan perjanjian kerja sama terkait zona
Nasional
CIBUBUR Konten kreator Bobon Santoso resmi memeluk agama Islam dengan menjalani prosesi mualaf yang dipandu oleh Ustaz Derry Sulaiman. Pros
Entertainment
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Ketenag
Nasional
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menggelar pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma
Nasional
MEDAN Pada malam ke11 bulan Ramadhan, sebuah ceramah singkat disampaikan oleh seorang santri dari Pesantren Nuur Ar Radyah di Mesjid Isti
Entertainment
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus Hari Raya bagi pengemudi ojek
Pemerintahan
