JAKARTA -Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu diberi ruang untuk menjalankan tugasnya.
Menurutnya, publik tidak bisa langsung menghakimi kinerja Prabowo hanya berdasarkan lima bulan masa pemerintahannya.
Pernyataan itu disampaikan SBY saat menanggapi maraknya unjuk rasa terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo dalam acara bedah buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono," yang digelar oleh KBRI Tokyo secara hybrid pada Jumat (7/3/2025).
Baca Juga:
"Pertama, presiden Prabowo ini baru memimpin sekitar 5 bulan. You cannot judge it with what happened in the last 5 months," kata SBY dalam acara tersebut.
Namun, SBY juga mengingatkan bahwa publik perlu memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan tugasnya, meskipun rakyat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka terhadap kinerja pemerintahan.
Baca Juga:
"Kasih kesempatan Presiden kita untuk menjalankan tugasnya, meskipun setiap saat rakyat bisa berbicara, bisa menyampaikan pandangannya.
Itu malah bagus. Pemimpin yang tak pernah tahu harapan rakyat, suara rakyat, pemimpin yang kurang beruntung," ujar SBY.
Selama 10 tahun masa kepemimpinan, SBY mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima kritik dan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat.
Meski begitu, ia menyatakan bahwa ia senang dengan adanya kritik tersebut karena dapat mencegah dirinya mengambil keputusan yang salah.
"Saya dulu 10 tahun, ada saja kritik, ada saja unjuk rasa. But I was happy. Karena mencegah saya mengambil keputusan yang salah, kebijakan yang salah," tutur SBY.
"Sesuatu yang sesakit apapun, suara mereka harus didengar, asalkan realistis dan jernih. Kalau ada salah informasi dari publik tentang kebijakan pemerintah, harus dijelaskan dengan baik," lanjutnya.
SBY menegaskan bahwa dialog adalah bagian dari ruh demokrasi dan negara tidak akan maju jika tidak ada komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
"Oleh karena itu, kalau rakyat berbicara, itulah pemberi mandat kepada pemimpin.
NIAS BARAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melakukan kunjungan ke Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, unt
Pemerintahan
JAKARTA Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan klarifikasi terkait informasi yang keliru mengenai sumber da
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota yang berprestasi karena berhasil mengungkap kasus besar dan jadi pe
TNI & POLRI
NUSA TENGGARA TIMUR Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja, diduga melakukan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur.
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 m
Nasional
JAKARTA BARAT Kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di penampungan air (toren) yang berada di bawah tanah dengan kedalaman men
Investigasi
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat protes dari warganet terkait peninjauan banjir menggunaka
Nasional
JAKARTA PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mulai melaksanakan rekonstruksi pada Jalan Tol JakartaCikampek (Japek) untuk memenuhi Standar Pel
Nasional
JAWA TENGAH Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, menyampaikan permohonan maaf kepada Kusyanto (38 tahun), warga Desa Dimoro, Kabupaten Gro
Hukum dan Kriminal
BEKASI Musibah banjir yang melanda Pekayon, Bekasi, pada Selasa, 4 Maret lalu, memberikan dampak yang sangat berat bagi peternak Josi. Seba
Peristiwa
