JAKARTA -Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan yang dilontarkan oleh tim pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Dalam persidangan praperadilan yang digelar pada Kamis (6/2/2025), KPK menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka bukan disebabkan oleh kritikannya terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan berdasarkan proses hukum yang sah.
Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto, menyatakan bahwa argumen yang disampaikan oleh tim pengacara Hasto yang mengaitkan penetapan tersangka dengan kritik terhadap pemerintahan adalah sebuah asumsi yang tidak relevan. Menurut Iskandar, tudingan tersebut hanya merupakan bentuk kesalahan berpikir yang dapat mengaburkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Baca Juga:
"Sebenarnya, argumen tersebut adalah dalil yang dibangun berdasarkan asumsi semata, yang tidak relevan untuk disampaikan dalam permohonan ini," ujar Iskandar dalam sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Baca Juga:
Lebih lanjut, Iskandar mengungkapkan bahwa upaya kubu Hasto untuk mengaitkan penetapan tersangka dengan sikap kritis terhadap Presiden Jokowi seharusnya tidak dijadikan sebagai landasan dalam persidangan ini. "Kami berharap hakim praperadilan dapat mempertimbangkan ini dengan bijaksana dan adil," tambahnya.
Sebelumnya, dalam sidang praperadilan, tim pengacara Hasto mengungkit nama Presiden Jokowi, dengan menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK berkaitan dengan sikap Hasto yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah, yang dianggap merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum. "Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap Jokowi," kata pengacara Hasto, Ronny Talapessy.
Hasto Kristiyanto, yang kini sedang menghadapi kasus hukum, tetap teguh pada sikapnya dan berkomitmen untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses hukum ini.
(gn/n14)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil empat orang saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi fiktif yang me
Investigasi
JAKARTA SELATAN Divisi Propam Polri kini membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan personel polisi yang bermasalah. L
Nasional
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan cekcok antara pelaku UMKM dan Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Dinas Pemuda dan Olahrag
Berita
SUMUT Lucia Situmorang (29) yang tengah hamil tua tak bisa menahan tangis di samping peti jenazah suaminya, Victor Simaremare (39), yang ti
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ombudsman RI mengalami efisiensi anggaran yang signifikan sebesar Rp 91,6 miliar atau sekitar 35,84 persen dari pagu anggaran awal
Nasional
YOGYAKARTA Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) resmi menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Mar
Nasional
JAWA TIMUR Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Rabu (12/2/2025) pagi. Berdasarkan laporan dari P
Peristiwa
SUMUT Ratusan warga Sumatera Utara (Sumut) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumut pada Selasa ,11/2/2025. Aksi tersebut d
Hukum dan Kriminal
TANGGERANG Tiga tersangka pencurian komponen Tower Base Transceiver Station (BTS) berhasil ditangkap oleh polisi di kawasan Bandara Soekarn
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan awal puasa 2025, yakni 1 Ramadan 1446 H, pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan i
Nasional