JAKARTA -Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan yang dilontarkan oleh tim pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Dalam persidangan praperadilan yang digelar pada Kamis (6/2/2025), KPK menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka bukan disebabkan oleh kritikannya terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan berdasarkan proses hukum yang sah.
Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto, menyatakan bahwa argumen yang disampaikan oleh tim pengacara Hasto yang mengaitkan penetapan tersangka dengan kritik terhadap pemerintahan adalah sebuah asumsi yang tidak relevan. Menurut Iskandar, tudingan tersebut hanya merupakan bentuk kesalahan berpikir yang dapat mengaburkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
"Sebenarnya, argumen tersebut adalah dalil yang dibangun berdasarkan asumsi semata, yang tidak relevan untuk disampaikan dalam permohonan ini," ujar Iskandar dalam sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Baca Juga:
Lebih lanjut, Iskandar mengungkapkan bahwa upaya kubu Hasto untuk mengaitkan penetapan tersangka dengan sikap kritis terhadap Presiden Jokowi seharusnya tidak dijadikan sebagai landasan dalam persidangan ini. "Kami berharap hakim praperadilan dapat mempertimbangkan ini dengan bijaksana dan adil," tambahnya.
SUMUT Aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan siswa SMA 1 Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi viral di media sosial. Para sisw
Pendidikan
MAKASSAR Sidang kasus dugaan penipuan dengan modus meluluskan seseorang sebagai taruna Akademi Kepolisian (Akpol) kembali digelar di Pengad
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR)
Politik
JAKARTA Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang aturan baru yang akan
Kesehatan dan Olahraga
BITVONLINE .COM Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025, Eduart Wolok, mengungkapka
Pendidikan
JAKARTA Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memulai diskusi awal terkait wacana pemula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dua tersangka kasus investasi bodong yang merugikan aktris Bunga Zainal senilai Rp 6,1 miliar berinisial AAACD dan SFSS mengakui te
Entertainment
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa gaji ke13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/P
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widya
Politik
JAKARTA Kasus royalti yang melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias masih menjadi perhatian publik hingga saat ini. Sengketa terkait hak cipta atas
Entertainment