![Gagal SNBP, Siswa dan Orangtua SMKN 10 Medan Gelar Aksi Demo](https://cdn.bitvonline.com/image/0.png)
Gagal SNBP, Siswa dan Orangtua SMKN 10 Medan Gelar Aksi Demo
MEDAN Puluhan siswa dan orang tua kembali melakukan aksi demo di SMK Negeri 10 Medan, Jalan Cik Dit Tiro Medan, Rabu (12/02/2025). Aksi in
Pendidikan
JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Antonius Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Taspen. Keputusan ini diambil setelah Antonius terseret dalam dugaan korupsi terkait kegiatan investasi fiktif yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Antonius Kosasih, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investasi PT Taspen pada tahun 2019 hingga 2020, terpapar dalam kasus investasi fiktif yang terjadi pada tahun 2019. Pemerintah menanggapinya dengan serius, memastikan bahwa tidak ada ruang bagi korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
Baca Juga:
Sebagai seorang profesional dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, Antonius telah mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992. Selain itu, ia juga melanjutkan studi Magister Manajemen Keuangan dan Investasi di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), yang menambah kredibilitasnya dalam bidang keuangan.
Baca Juga:
Namun, rekam jejak Antonius tidak luput dari sorotan. Ia sebelumnya juga terlibat dalam kontroversi terkait tuduhan pernikahan ghaib untuk mendapatkan investasi, yang kemudian dibantah oleh kuasa hukumnya. Isu lain yang mengguncang adalah dugaan pengelolaan dana sebesar Rp 300 triliun untuk kepentingan kampanye calon presiden tahun 2024, yang juga dibantah oleh pihak terkait.
Dalam menghadapi berbagai tudingan dan isu yang berkembang, Antonius Kosasih telah melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong ke polisi. Langkah ini menunjukkan bahwa ia bersedia untuk membuktikan kebenaran dan membela reputasinya.
Pada akhirnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pencopotan Antonius sebagai Dirut PT Taspen dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dugaan korupsi oleh KPK. Langkah ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di lembaga-lembaga negara, serta memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
Skandal korupsi PT Taspen menjadi sorotan utama dalam dunia politik dan bisnis Indonesia, mengingat pentingnya peran perusahaan BUMN dalam menyediakan layanan jaminan pensiun bagi para pegawai negeri. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini dan harapannya, tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
(K/09)
MEDAN Puluhan siswa dan orang tua kembali melakukan aksi demo di SMK Negeri 10 Medan, Jalan Cik Dit Tiro Medan, Rabu (12/02/2025). Aksi in
PendidikanJAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada 2026 menjadi langkah yang tak dap
NasionalJAWA TIMUR Setelah dua hari tertutup material longsor, jalur wisata menuju Gunung Bromo kembali normal pada Rabu (12/2/2025). Akses ini sem
NasionalSUMUT Sebanyak ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian pihak seko
NasionalKALTIM Pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,15 triliun. Langkah ini diambil m
NasionalJAKARTA Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Bapak Musa Rajekshah, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Mualem Muzakir Manaf dan Fadhu
NasionalJAKARTA Polri mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod, Arsin, dan Sekretaris Desa Kohod, yang keduanya terlibat dalam kasus pemalsuan surat i
Hukum dan KriminalBOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan keinginan Indonesia untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan dengan
NasionalLAMPUNG Seorang kernet Bus Damri, Arief Rahman (28), mengalami luka tusuk setelah diserang oleh seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero,
Hukum dan KriminalJAKARTA Efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakibatkan pembatalan dan penundaan sejumlah proyek infras
Nasional