
Komunitas Advokat Desak DPR Hapus Rumusan Melemahkan Profesi dalam RUU KUHAP
JAKARTA Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHAP mengajukan protes keras terhadap rumusan yang dianggap melemahkan profesi mereka dalam RUU Kit
KomunitasMEDAN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), M Armand Effendy Pohan, mengungkapkan optimisme terkait pengamanan mudik Lebaran 2025. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan para pemudik dapat terjamin berkat kolaborasi seluruh stakeholder, termasuk Polda Sumut, TNI, serta Pemprov Sumut.
Hal tersebut disampaikan Effendy Pohan usai menghadiri Apel Gelar Pasukan "Operasi Ketupat Toba 2025" di Lapangan KS Tubun, Mapolda Sumut, Kamis (20/3). Apel ini digelar dalam rangka pengamanan Idulfitri 1446 H dan sebagai persiapan operasi mudik Lebaran.
"Melihat kesiapan Polda Sumut, TNI, dan dukungan Pemprov Sumut, saya optimis Idulfitri tahun ini akan berjalan dengan aman dan nyaman, terutama dalam arus mudik," ujar Effendy Pohan.
Baca Juga:
Ia juga mengimbau masyarakat Sumut, terutama yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Effendy Pohan mengingatkan pentingnya memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, menjaga kesehatan, serta tertib di jalan raya.
"Saya harap kita semua dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan, menghindari daerah-daerah rawan bencana, dan mengikuti arahan petugas di lapangan," tambahnya.
Baca Juga:
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan 9.453 personel, ditambah 3.651 personel dari instansi terkait lainnya. Selain itu, 167 pos pengamanan akan disiagakan, termasuk 84 pos pengamanan, 68 pos pelayanan, dan 15 pos terpadu yang tersebar di berbagai titik di Sumut.
"Kami juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil-genap, contraflow, dan one way. Semua ini berdasarkan pemantauan CCTV, traffic counting, serta laporan petugas di lapangan secara real-time," jelas Kapolda Whisnu.
Operasi Ketupat Toba 2025 dimulai pada 23 Maret hingga 8 April 2025, dengan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28-30 Maret dan arus balik pada 5-7 April 2025.
Selain itu, Kapolda Sumut mengingatkan petugas untuk selalu memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan hotline 110 untuk pengaduan dan pelaporan darurat.
"Semoga kita semua bisa menjalankan tugas dengan penuh semangat dan menjadikannya ladang ibadah untuk mencari ridha dan keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa," pesan Kapolda.
Apel Gelar Pasukan ini juga dihadiri oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Forkopimda Sumut, serta jajaran OPD dan perwira tinggi Polda Sumut.
JAKARTA Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHAP mengajukan protes keras terhadap rumusan yang dianggap melemahkan profesi mereka dalam RUU Kit
KomunitasMEDAN Menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025, Tim Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sumut memberikan 30 paket
NasionalJAKARTA Menteri Investasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pengumuman struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI D
Pemerintahanbitvonline.comUndangUndang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin menunjukkan bahwa TNI bukan tentara rakyat, melainkan tentara pol
KomunitasKUWAIT Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Kuwait diperkirakan jatuh pada 30 Maret 2025. Berdasarkan informasi dari Gulf News, Pusat Ilmia
InternasionalJAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat sore, 21 Maret 2025, di Ruang Sidang Kabinet,
NasionalSUMUT Pelatih dan atlet yang berhasil meraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024, melakukan audiensi dengan KONI Sumatera Utar
KomunitasBITVONLINE.COM Interview menjadi bagian krusial dalam proses rekrutmen untuk menentukan apakah seorang calon karyawan cocok dengan posisi
NasionalNTT Gunung Lewotobi LakiLaki yang terletak di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pada Kamis (20/3) mala
PeristiwaJAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum
Politik