Mendikdasmen Abdul Mu’ti Umumkan Kebijakan Pendidikan Baru, Fokus pada Peningkatan Karakter dan Kualitas Pendidikan

JAKARTA  -Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan serangkaian kebijakan pendidikan baru usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karakter siswa, serta memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah. Kebijakan-kebijakan tersebut selaras dengan visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2025-2029.

Berikut adalah beberapa kebijakan baru yang diumumkan oleh Mendikdasmen Mu’ti:

Baca Juga:

• Menkes Budi Gunadi Sadikin: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Dihindari, Masyarakat Miskin Tetap Dijamin PBI
• Jalur Wisata Gunung Bromo Kembali Normal Setelah Tertutup Longsor

Kegiatan Sebelum Masuk Kelas Mu’ti memperkenalkan kebijakan baru mengenai kegiatan siswa sebelum masuk kelas, termasuk kegiatan senam pagi minimal dua kali seminggu untuk meningkatkan kebugaran fisik. Selain itu, siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sebagai bentuk cinta tanah air, serta berdoa sebelum belajar untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan. Ujian Nasional Kembali Digelar Ujian Nasional (UN), yang sempat dihapus di era Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, kini akan diadakan kembali. Ujian ini akan diterapkan pada jenjang SD, SMP, dan SMA mulai November 2025. Mu’ti menjelaskan bahwa UN untuk SMA akan dimulai pada November 2025, sedangkan untuk SD dan SMP pada 2026. Ujian ini akan diganti nama menjadi Tes Kompetensi Akademik (TKA) untuk lebih mencerminkan tujuannya. Sistem Baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam kebijakan terbaru, PPDB akan lebih fokus pada jarak domisili siswa dengan sekolah, menggantikan kebijakan yang sebelumnya mengutamakan dokumen kependudukan. Selain itu, istilah PPDB akan diganti menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Renovasi Sekolah Pada tahun 2025, pemerintah akan fokus pada renovasi sekitar 10.000 sekolah yang rusak, dengan anggaran sebesar Rp 17,1 triliun. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan yang layak bagi siswa di seluruh Indonesia. Kenaikan Tunjangan Guru Mu’ti juga mengumumkan kenaikan tunjangan sertifikasi guru, yakni Rp 2 juta untuk guru ASN dan PPPK yang baru saja melakukan sertifikasi, serta kenaikan tunjangan bagi guru yang telah bersertifikasi sebesar Rp 500.000. Guru Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Kebijakan baru lainnya adalah memperbolehkan guru ASN dan PPPK untuk mengajar di sekolah swasta, dengan syarat tertentu yang akan dinilai oleh tim pertimbangan.

Dengan berbagai kebijakan baru ini, Mu’ti berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan karakter dan kualitas pendidikan di tanah air, seiring dengan tujuan pemerintah untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

Baca Juga:

• Ratusan Siswa SMK Negeri 10 Medan Gagal Ikut SNBP, DPRD Sumut Gelar Rapat Dengar Pendapat
• Anggaran Otorita IKN Tahun 2025 Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Tersisa Rp 5,04 Triliun

(N/014)

Menkes Budi Gunadi Sadikin: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Dihindari, Masyarakat Miskin Tetap Dijamin PBI

Jalur Wisata Gunung Bromo Kembali Normal Setelah Tertutup Longsor

Ratusan Siswa SMK Negeri 10 Medan Gagal Ikut SNBP, DPRD Sumut Gelar Rapat Dengar Pendapat

Anggaran Otorita IKN Tahun 2025 Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Tersisa Rp 5,04 Triliun

Angota DPR RI Haji Musa Rajekshah Ucapkan Selamat Kepada Mualem Muzakir Manaf dan Fadhullah atas Amanah Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Skandal Pemalsuan Surat Izin: Kepala Desa Kohod Akui Terlibat di Kasus Pagar Laut Tangerang