JAKARTA -Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mematangkan persiapan untuk rekrutmen guru, peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang rencananya akan dibuka pada tahun ajaran 2025/2026.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang baru saja diterbitkan.
Baca Juga:
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 sudah menjadi pedoman yang jelas bagi kedua kementerian terkait.
"Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Di dalamnya, tugas-tugas dari Kemendikdasmen dan Kemensos sudah jelas," ujar Saifullah dalam keterangan tertulisnya di Kantor Kemendikdasmen pada Rabu (9/4/2025).
Baca Juga:
Saifullah menambahkan bahwa kedatangannya kali ini bertujuan untuk mendetailkan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Kemensos dan Kemendikdasmen, termasuk dalam proses rekrutmen guru, penyusunan kurikulum, dan seleksi peserta didik.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan melalui kontrak kerja individu.
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di Sekolah Rakyat," kata Abdul Mu'ti.
Abdul Mu'ti juga menambahkan bahwa guru yang terpilih harus memenuhi kualifikasi tertentu, termasuk lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Guru-guru tersebut juga nantinya dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran, dengan syarat mereka harus mengajar secara penuh waktu di sekolah tersebut.
"Yang pertama, guru harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal," imbuhnya.
Terkait dengan pengelolaan sekolah, Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa keputusan mengenai kepala sekolah akan disesuaikan dengan jumlah murid.
Di satu lokasi, bisa saja hanya ada satu kepala sekolah yang mengelola tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA.
Selain itu, Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat akan berbeda dengan sekolah biasa.
Kurikulum yang digunakan adalah individual approach, yaitu pendekatan yang memetakan peserta didik sejak awal untuk menentukan capaian belajar mereka.
"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit," kata Abdul Mu'ti.
Menurutnya, meski siswa dapat masuk kapan saja dan menyelesaikan pembelajaran kapan saja, hal ini bukan berarti mereka bisa keluar kapan saja.
Yang terpenting adalah siswa dapat mencapai capaian belajar yang telah ditentukan, dan karakter mereka dibentuk melalui program pendidikan yang intensif.
Proses rekrutmen peserta didik, lanjutnya, akan dilakukan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang akan terintegrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga dengan desil 1 dan 2 yang terdata dalam DTSEN akan menjadi prioritas.
"Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada Dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Jadi, kami tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," ujar Abdul Mu'ti.
Pemerintah berharap dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, pendidikan dapat lebih merata dan membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.*
(d/a)
bitvonline.com Jumat Agung dan Hari Kenaikan Isa Almasih menjadi dua momen suci yang sarat makna dalam kalender umat Kristiani. Kedua peris
Agama
JAKARTA BARAT Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di Kali Angke, kawasan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (17
Peristiwa
MEDAN Wahana Musik Indonesia (WAMI) mendesak seluruh tempat hiburan malam (THM), restoran, dan kafe di Kota Medan segera membayar royalti a
Hukum dan Kriminal
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, secara tegas memerintahkan 12 camat di wilayahnya untuk menghentikan
Pemerintahan
TULUNGAGUNG Seorang ustaz sekaligus kepala kamar di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana kini memasuki babak baru yang men
Entertainment
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan rencana strategis tambahan impor minyak mentah, LPG, dan
Ekonomi
BANDUNG Menyikapi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Badan Pengawas
Kesehatan
MADIUN Kasus pembuangan bayi kembali menggemparkan publik.Kali ini terjadi di tengah sawah Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabup
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Aksi dramatis mewarnai penangkapan dua pria terduga pengedar narkoba jenis sabu oleh personel Satuan Reserse Narkoba Polres Batu
Hukum dan Kriminal