![KPK Panggil Empat Saksi Terkait Kasus Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen](https://cdn.bitvonline.com/image/0.png)
KPK Panggil Empat Saksi Terkait Kasus Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil empat orang saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi fiktif yang me
InvestigasiBITVONLINE .COM -Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025, Eduart Wolok, mengungkapkan bahwa hingga batas waktu terakhir pada 5 Februari 2025, sebanyak 297 sekolah telah berhasil melakukan finalisasi Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) untuk mengikuti seleksi. Namun, masih terdapat 76 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS akibat kendala teknis pada sistem.
Dalam upaya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa yang memiliki nilai lengkap agar dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Eduart mengumumkan bahwa pihak panitia memberikan perpanjangan waktu hingga Jumat, 7 Februari 2025, pukul 15.00 WIB. Sekolah-sekolah yang masih menghadapi masalah dengan finalisasi PDSS tersebut telah dihubungi dan diminta untuk mengirimkan email ke halo-snpmb@bppp.kemdikbud.go.id.
Baca Juga:
"Perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan siswa dengan nilai lengkap agar dapat mengikuti SNBP. Sekolah yang belum dapat menyelesaikan finalisasi PDSS telah diberitahu untuk menghubungi kami secepatnya," ujar Eduart dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (6/2/2025).
Baca Juga:
Eduart juga menjelaskan bahwa panitia telah mengimbau kepada sekolah-sekolah untuk segera melakukan finalisasi PDSS melalui media sosial pada Minggu (2/2/2025) dan melalui siaran pers yang dikeluarkan pada Selasa (4/2/2025).
Namun, perpanjangan waktu tersebut hanya berlaku bagi sekolah yang telah melengkapi sebagian besar data, dan tidak dapat diberikan kepada sekolah yang belum melengkapi data sama sekali. Eduart menekankan bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga prinsip akuntabilitas, keberadilan, dan integritas dalam pelaksanaan SNPMB 2025.
"Panitia tidak dapat mengakomodasi finalisasi PDSS dari sekolah yang belum melengkapi data secara lengkap karena kami harus menghargai sekolah-sekolah yang telah mematuhi aturan dan mengikuti prosedur dengan baik," tegasnya.
Dokumen yang Harus Dilengkapi Sekolah
Eduart menjelaskan, bagi sekolah yang masih memiliki kendala dalam finalisasi PDSS, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan, di antaranya adalah Surat Kuasa yang mencantumkan informasi terkait identitas sekolah dan siswa, seperti nama kepala sekolah, NIP, jabatan, NPSN, serta nama dan alamat sekolah, serta data siswa yang belum memiliki nilai lengkap.
Siswa dengan nilai tidak lengkap akan diabaikan atau dihapus dari daftar eligible untuk mengikuti SNBP.
(kp/n14)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil empat orang saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi fiktif yang me
InvestigasiJAKARTA SELATAN Divisi Propam Polri kini membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan personel polisi yang bermasalah. L
NasionalMEDAN Sebuah video yang memperlihatkan cekcok antara pelaku UMKM dan Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Dinas Pemuda dan Olahrag
BeritaSUMUT Lucia Situmorang (29) yang tengah hamil tua tak bisa menahan tangis di samping peti jenazah suaminya, Victor Simaremare (39), yang ti
Hukum dan KriminalJAKARTA Ombudsman RI mengalami efisiensi anggaran yang signifikan sebesar Rp 91,6 miliar atau sekitar 35,84 persen dari pagu anggaran awal
NasionalYOGYAKARTA Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) resmi menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Mar
NasionalJAWA TIMUR Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Rabu (12/2/2025) pagi. Berdasarkan laporan dari P
PeristiwaSUMUT Ratusan warga Sumatera Utara (Sumut) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumut pada Selasa ,11/2/2025. Aksi tersebut d
Hukum dan KriminalTANGGERANG Tiga tersangka pencurian komponen Tower Base Transceiver Station (BTS) berhasil ditangkap oleh polisi di kawasan Bandara Soekarn
Hukum dan KriminalYOGYAKARTA Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan awal puasa 2025, yakni 1 Ramadan 1446 H, pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan i
Nasional