JAKARTA -Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyuarakan kekhawatirannya terhadap wacana libur sekolah selama bulan Ramadhan 2025. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada pengurangan pendapatan guru, khususnya guru honorer dan guru di madrasah swasta.
Satriwan menjelaskan bahwa jika siswa libur, tidak ada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, yang berarti guru juga akan libur. Hal ini berpotensi membuat yayasan atau lembaga pendidikan tidak membayarkan gaji guru secara penuh, terutama terkait komponen biaya transportasi. “Karena kalau siswa libur, tidak ada aktivitas di sekolah, guru pun libur. Kalau yayasan itu tidak akan membayarkan gaji guru secara penuh,” ujarnya.
Baca Juga:
P2G mengingatkan bahwa kebijakan tersebut datang pada waktu yang sensitif, di mana kebutuhan hidup masyarakat, terutama selama Ramadhan dan Idul Fitri, cenderung meningkat. “Di satu sisi kebutuhan meningkat untuk bulan puasa, untuk Idul Fitri, tapi penghasilan guru-guru justru menurun drastis,” tambah Satriwan.
Baca Juga:
Selain dampak pada pendapatan guru, P2G juga menilai kebijakan libur sekolah selama Ramadhan dapat memengaruhi proses pembelajaran. Satriwan menyatakan bahwa siswa akan kehilangan waktu belajar yang sangat berharga, yang akan berdampak pada pemenuhan materi pelajaran. “Mata pelajaran dan pembelajaran tentu akan banyak yang tidak terpenuhi karena anak-anak libur,” kata Satriwan.
Dia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait kecenderungan siswa menghabiskan waktu libur dengan kegiatan yang tidak produktif, seperti bermain game online. “Alih-alih anak-anak fokus beribadah di rumah selama Ramadhan, yang akan timbul justru fokus berselancar di dunia maya, menghabiskan waktu untuk main game online,” ucap Satriwan, sembari mengingatkan bahwa tidak semua orangtua dapat memantau anak-anak mereka secara penuh selama libur panjang.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) telah menyepakati rencana libur sekolah pada Ramadhan 2025. Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keputusan ini telah dibahas lintas kementerian dan masih menunggu Surat Edaran (SE) bersama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. “Tunggu sampai ada SE bersama, mudah-mudahan dalam waktu singkat,” ujar Abdul Mu’ti.
(N/014)
MEDAN Masyarakat kembali dibuat geram dengan dugaan praktik pungutan liar/pungli di lingkungan sekolah dasar di Kota Medan. Kali ini, SD
Nasional
JAKARTA Jelang bulan suci Ramadhan, sejumlah penjual ayam potong di Pasar Senen, Jakarta, melaporkan adanya kenaikan harga yang cukup sign
Ekonomi
NIAS UTARA Upacara Penaikan Bendera di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang di koordinator oleh OPD BAPPERIDA Kab. Nias Utara, dan
Nasional
JAKARTA Gubernur Jakarta, Pramono Anung, hadir bersama sejumlah kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah pada hari keempat retreat d
Nasional
SUMUT Polda Sumatera Utara (Sumut) bersama satuan wilayah (Satwil) jajaran berhasil menindak ribuan pelanggar lalu lintas dalam operasi Ke
Investigasi
JAKARTA Sebuah video yang menampilkan pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, bered
Nasional
bitvonline.comPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Dan
Ekonomi
bitvonline.com Industri kecantikan Indonesia tengah diwarnai perseteruan yang melibatkan beberapa tokoh ternama, termasuk Reza Gladys, pemi
Entertainment
JAKARTA Laporan yang diajukan Reza Gladys terhadap aktris Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengalami penurunan kondisi kesehatan yang signifikan setelah sempat pingsan di tengah persi
Hukum dan Kriminal