KTP Dicatut untuk Dukungan Calon Independen: PDIP Duga Ada Pengaturan Kekuasaan

JAKARTA –Keresahan di kalangan warga Jakarta semakin meningkat setelah muncul laporan bahwa KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi isu ini dengan serius, menyebut adanya indikasi manipulasi dalam proses dukungan calon tersebut.

Tudingan Manipulasi Dukungan

Dalam acara Bedah Buku “Merahnya Ajaran Soekarno” yang digelar di Museum Multatuli, Lebak, Banten pada Jumat (16/8), Hasto Kristiyanto mengungkapkan kekhawatirannya terkait laporan-laporan tersebut. “Kami menerima banyak laporan bahwa warga DKI Jakarta tiba-tiba terdaftar sebagai pendukung tanpa pengetahuan mereka. Ada indikasi bahwa ini adalah hasil dari manipulasi dukungan melalui penyalahgunaan KTP,” ujarnya.

Hasto mengungkapkan bahwa manipulasi dukungan ini bisa jadi merupakan bagian dari pengaturan kekuasaan yang lebih besar. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik mereka. “Tentu saja kami berharap KPU sebagai penyelenggara Pilkada 2024 dapat memeriksa dengan teliti setiap persyaratan yang diterima dari pasangan bakal calon,” tambahnya.

Baca Juga:

• Layanan Internet ICONNET Buruk, Konsumen Tuntut Kompensasi
• Ratna Sarumpaet Mengaku Tidak Kecewa Atas Laporan Penggelapan Harta Warisan oleh Cucunya?

Tanggapan KPU dan Langkah Selanjutnya

Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, telah memberikan berita acara pleno mengenai rekapitulasi verifikasi faktual terhadap pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Kantor KPU Jakarta pada Kamis (15/8). Menurut Dody Wijaya, Komisioner KPU Jakarta Divisi Teknis, pasangan ini lolos verifikasi setelah mengumpulkan 677.468 dukungan yang memenuhi syarat. Angka ini adalah hasil akumulasi dari verifikasi tahap pertama dan kedua.

Baca Juga:

• Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan dalam Kasus Suap PAW DPR RI
• Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Soroti Bocornya SPDP KPK

Namun, laporan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa banyak warga yang merasa KTP mereka telah dicatut tanpa izin. Mereka mengaku tidak mengetahui siapa itu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, dan merasa data pribadi mereka telah digunakan secara sembunyi-sembunyi untuk mendukung calon tersebut. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pasangan ini mungkin merupakan calon ‘boneka’ dalam Pilkada Jakarta 2024.

Seruan untuk Mengawal Demokrasi

Hasto Kristiyanto mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kesehatan demokrasi. “Kami mengimbau kepada masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan kesehatan demokrasi. Ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan tidak tercemar oleh manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

Isu pencatutan KTP ini telah menambah ketegangan dalam persiapan Pilkada Jakarta. Dengan adanya dugaan manipulasi dan pengaturan kekuasaan, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa setiap calon yang maju dalam kontestasi memiliki dukungan yang sah dan valid.

Tindak Lanjut KPU

Dengan laporan dan dugaan yang berkembang, diharapkan KPU dapat segera mengambil tindakan untuk memastikan integritas proses verifikasi dukungan. Pemeriksaan yang lebih mendalam dan langkah-langkah pencegahan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya manipulasi lebih lanjut dan memastikan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan tetap terjaga.

(N/014)

Layanan Internet ICONNET Buruk, Konsumen Tuntut Kompensasi

Ratna Sarumpaet Mengaku Tidak Kecewa Atas Laporan Penggelapan Harta Warisan oleh Cucunya?

Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan dalam Kasus Suap PAW DPR RI

Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Soroti Bocornya SPDP KPK

Gangguan Jaringan Internet ICONNET di Batubara, Pelanggan Kecewa dan Minta Evaluasi Layanan

Menkes Budi Gunadi Sadikin Bertemu Presiden Prabowo Bahas Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis