Dinas Pendidikan Sumut Siap Mendukung Penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang Baru
MEDAN Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris, menyambut baik peralihan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) m
Pendidikan
JAKARTA –Kontroversi mencuat menjelang Pilgub Jawa Barat 2024 setelah Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menuding adanya ‘dalang’ di balik keputusan PDIP yang tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Ono Surono secara terbuka menyebut ‘Mulyono dan geng’ sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas batalnya pencalonan Anies dari PDIP. Tudingan ini memicu reaksi dari Istana Kepresidenan, yang menegaskan bahwa urusan pilkada sepenuhnya merupakan ranah partai politik.
Dalam pernyataannya, Ono Surono mengungkapkan kekecewaannya terkait keputusan PDIP untuk tidak mengusung Anies Baswedan. Menurutnya, ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan tersebut. “Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies didukung PDIP. (Siapa Pak?) Ya, Mulyono dan geng,” ujar Ono dalam wawancara yang dilansir detikJabar pada Jumat (30/8/2024). Ono juga menambahkan bahwa meskipun Anies memiliki rekam jejak yang baik dan merupakan putra daerah Kuningan, kekuatan besar yang ada di balik layar tampaknya memengaruhi keputusan partai.
Menanggapi tudingan tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa pencalonan dalam pemilihan kepala daerah adalah urusan internal partai politik. Ari menekankan bahwa setiap keputusan terkait pencalonan merupakan hak prerogatif masing-masing partai. “Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik,” kata Ari kepada wartawan pada Jumat (30/8/2024). Ari menambahkan bahwa tidak seharusnya keputusan internal partai dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau pihak Istana.
Baca Juga:
Dalam beberapa hari terakhir, polemik mengenai pencalonan Anies Baswedan mengundang perhatian publik. PDIP, yang sebelumnya dikabarkan akan mengusung Anies, tiba-tiba membatalkan dukungannya. Ono Surono, yang mewakili PDIP Jabar, menyatakan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk pengaruh dari ‘Mulyono dan geng’, yang diduga sebagai pihak yang menentang pencalonan Anies.
Nama Mulyono menjadi pusat perhatian dalam polemik ini. Meskipun belum ada penjelasan resmi mengenai siapa Mulyono, tudingan tersebut mengundang spekulasi dan perdebatan di kalangan pengamat politik dan masyarakat. Mulyono, yang disebut-sebut sebagai figur berpengaruh dalam keputusan partai, kini menjadi sorotan dalam diskursus politik menjelang Pilgub Jabar.
Baca Juga:
Sementara itu, PDIP Jabar dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai dinamika internal yang mempengaruhi keputusan partai. Publik menunggu dengan penuh antisipasi langkah-langkah selanjutnya dari PDIP dan calon-calon yang akan berkompetisi dalam Pilgub Jabar.
(K/09)
MEDAN Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris, menyambut baik peralihan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) m
PendidikanPAPUA Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menanggapi ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengancam akan membak
NasionalMEDAN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menerapkan kebijakan baru terkait penjualan Gas LPG 3 kilogram di tingkat
NasionalJAKARTA Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan terancam ditangkap oleh Otoritas Keamanan Arab Saudi jika men
Hukum dan KriminalBOGOR Tim gabungan dari Polda Jawa Barat (Jabar) dan Polres Bogor berhasil membongkar pabrik narkoba yang beroperasi secara tersembunyi (c
Hukum dan KriminalBOGOR Polres Bogor bekerja sama dengan Direktorat Polda Jawa Barat berhasil membongkar sebuah laboratorium tersembunyi (clandestine laborat
Hukum dan KriminalJAKARTA Artis Desy Ratnasari kembali disinggung terkait kedekatannya dengan Ruben Onsu, mantan suami Sarwendah. Ia mengakui adanya berbaga
EntertainmentJAKARTA Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengkaji ulang persyaratan nilai minimal 70 untuk
PendidikanJAWA BARAT Polda Jawa Barat telah membuka posko AnteMortem Disaster Victim Identification (DVI) di RSUD Ciawi, Bogor, untuk membantu prose
PeristiwaJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan bahwa pihaknya akan memanggil
Hukum dan Kriminal