Dinas Pendidikan Sumut Siap Mendukung Penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang Baru
MEDAN Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris, menyambut baik peralihan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) m
Pendidikan
JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung resmi menyatakan diri maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024, bersama pasangan calon wakil gubernur Rano Karno. Langkah Pramono yang merupakan figur penting di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menarik perhatian publik, terutama terkait statusnya sebagai pejabat negara saat ini. Namun, Istana Kepresidenan memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan cuti resmi dari Pramono Anung kepada Presiden Jokowi.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa proses pencalonan Pramono Anung di Pilgub Jakarta masih berada pada tahap awal. “Belum ada pengajuan cuti ke Bapak Presiden,” ujar Ari Dwipayana kepada wartawan pada Jumat (30/8/2024). Menurut Ari, tahapan Pemilukada saat ini baru memasuki fase pendaftaran dan penelitian persyaratan calon, belum pada tahap penetapan pasangan calon atau pelaksanaan kampanye.
Ari menegaskan bahwa pengajuan cuti bagi pejabat negara harus mematuhi aturan dan koridor perundang-undangan yang berlaku. “Pengajuan cuti tentu harus mengikuti aturan/koridor perundang-undangan. Dan juga akan diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Baca Juga:
Pramono Anung dan Rano Karno, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang maju melalui jalur partai politik, baru saja menjalani serangkaian tes kesehatan di RSUD Tarakan. Wadir Pelayanan RSUD Tarakan, dr. Weningtyas Purnomorini, mengungkapkan bahwa hasil tes kesehatan pasangan ini akan diumumkan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. “Untuk hasil itu h+1, jadi hari ini paslon pertama (Pramono-Rano) akan diberikan ke KPU besok. Demikian juga pasangan yang selanjutnya,” jelas dr. Weningtyas.
Langkah Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju dalam Pilgub Jakarta memperlihatkan dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah. Sementara itu, proses administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi akan menjadi bagian penting dalam memastikan kelayakan dan kesiapan calon untuk bertarung dalam kontestasi politik ini.
Baca Juga:
Masyarakat dan pengamat politik akan terus memantau perkembangan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh Pramono Anung dalam proses pencalonan ini, termasuk apakah pengajuan cuti akan dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap posisinya sebagai Sekretaris Kabinet. Sebagai pejabat publik yang sangat berpengaruh, keputusannya untuk maju dalam pilkada Jakarta tentunya akan berdampak besar pada dinamika politik di ibukota.
(K/09)
MEDAN Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris, menyambut baik peralihan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) m
PendidikanPAPUA Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menanggapi ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengancam akan membak
NasionalMEDAN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menerapkan kebijakan baru terkait penjualan Gas LPG 3 kilogram di tingkat
NasionalJAKARTA Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan terancam ditangkap oleh Otoritas Keamanan Arab Saudi jika men
Hukum dan KriminalBOGOR Tim gabungan dari Polda Jawa Barat (Jabar) dan Polres Bogor berhasil membongkar pabrik narkoba yang beroperasi secara tersembunyi (c
Hukum dan KriminalBOGOR Polres Bogor bekerja sama dengan Direktorat Polda Jawa Barat berhasil membongkar sebuah laboratorium tersembunyi (clandestine laborat
Hukum dan KriminalJAKARTA Artis Desy Ratnasari kembali disinggung terkait kedekatannya dengan Ruben Onsu, mantan suami Sarwendah. Ia mengakui adanya berbaga
EntertainmentJAKARTA Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengkaji ulang persyaratan nilai minimal 70 untuk
PendidikanJAWA BARAT Polda Jawa Barat telah membuka posko AnteMortem Disaster Victim Identification (DVI) di RSUD Ciawi, Bogor, untuk membantu prose
PeristiwaJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan bahwa pihaknya akan memanggil
Hukum dan Kriminal