BATU BARA –KPU Kabupaten Batu Bara mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pelayanan Pemilih Pindahan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung pada 11 hingga 15 September 2024. Acara ini diselenggarakan di Swiss-BelHotel Harbour Bay, Jl. Duyung, Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan dihadiri oleh KPU/KIP Provinsi serta KPU/KIP Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan persiapan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar, khususnya dalam memastikan DPT yang akurat dan pelayanan maksimal bagi pemilih yang pindah lokasi pemilihan. Selain menjadi wadah evaluasi terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih, kegiatan ini juga menyoroti berbagai tantangan teknis yang perlu diatasi, seperti peningkatan kualitas sistem informasi dan validitas data pemilih, terutama dalam konteks pemilih yang pindah domisili.
Dari KPU Kabupaten Batu Bara, kegiatan ini dihadiri oleh Tri Faith Gushendipo Manalu selaku Anggota KPU Kabupaten Batu Bara Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta Operator Sidalih, Irzalia Marwah. Mereka mengikuti setiap sesi diskusi dan pelatihan yang disampaikan oleh narasumber dari KPU RI, dengan fokus pada pengelolaan sistem data pemilih berbasis teknologi dan koordinasi antar-KPU di tingkat nasional dan daerah.
Baca Juga:
Selain membahas teknis pemutakhiran data, rapat koordinasi ini juga memberikan perhatian khusus pada pelayanan bagi pemilih yang pindah tempat memilih, baik dalam rangka urusan pekerjaan, pendidikan, maupun kepentingan lainnya. Pemilih pindahan tetap memiliki hak suara yang dijamin oleh Undang-Undang, sehingga sistem pelayanan yang memadai harus diterapkan agar proses Pilkada tetap inklusif dan dapat diakses oleh semua warga negara yang memenuhi syarat.
Partisipasi aktif KPU Kabupaten Batu Bara dalam acara ini mencerminkan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam hal pemutakhiran data pemilih dan pengelolaan pemilih pindahan. Diharapkan, hasil dari rapat koordinasi ini akan memperkuat kesiapan KPU Batu Bara dalam menghadapi tantangan Pilkada Serentak 2024, serta memastikan hak pilih masyarakat tetap terjamin.
Baca Juga:
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak hanya menjadi agenda besar nasional, tetapi juga menjadi momen penting bagi KPU di berbagai daerah, termasuk Batu Bara, untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. KPU Batu Bara optimis dapat mewujudkan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil, serta memberikan akses maksimal kepada seluruh pemilih di wilayahnya.
(N/014)
SURABAYA Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menangkap dua buronan kasus kredit fiktif yang melibatkan Yoni Hari Basuki dan Isni Da
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah membentu
Sains dan Teknologi
JAKARTA Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memberikan apresiasi atas pelaksanaan acara Sarasehan Ulama bertema Asta C
Komunitas
KISARAN Satreskrim Polres Asahan berhasil mengungkap kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga (PRT), Sulastri (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah kecelakaan tunggal melibatkan pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Grand Depok City (GDC), Depok, Jawa Barat, pada Se
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan konsultasi publik dan penjajakan mi
Pemerintahan
JAKARTA Artis Ratna Sarumpaet menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan cucunya, Husin Kamal, yang mengadukan dugaan pengge
Hukum dan Kriminal
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
Pemerintahan
BOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
Pemerintahan