Solo, Jawa Tengah – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 55 kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh Kepala Desa (Kades) yang tengah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Mengingat pentingnya menjaga integritas Pilkada 2024, Bawaslu Jateng pun menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk para Kepala Desa. Kegiatan ini digelar di Hotel Alila, Solo, pada Sabtu (9/11/2024), dengan tujuan untuk mencegah semakin banyaknya pelanggaran yang melibatkan Kades dalam proses pemilihan kepala daerah.
Rahmat Bagja menegaskan bahwa isu netralitas Kades memang semakin mencuat di Jawa Tengah, salah satu provinsi dengan tingkat persaingan tinggi dalam Pilkada 2024. “Ada isu netralitas Kades yang menguat di Jateng, yang saat ini telah ditangani oleh Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hingga saat ini ada 55 kasus yang kami tangani terkait dugaan pelanggaran netralitas Kades. Kami harap sosialisasi ini dapat membantu mitigasi terhadap pelanggaran yang lebih luas,” ujarnya.
Baca Juga:
Rahmat menambahkan bahwa dari 55 kasus tersebut, 37 kasus sudah dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ditindaklanjuti. Sebagian besar kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kades yang terlibat aktif dalam kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon (paslon). Bawaslu Jateng sudah mengirimkan rekomendasi untuk penindakan hukum lebih lanjut kepada Kemendagri.
Baca Juga:
“Sebanyak 37 kasus sudah diteruskan ke Kemendagri dan sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan. Sementara sisanya masih dalam proses pemeriksaan dan ada beberapa kasus yang dihentikan karena tidak cukup bukti,” jelas Rahmat.
Pilgub Jawa Tengah 2024, yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), juga menjadi sorotan. Menurut Rahmat Bagja, daerah dengan dua paslon berpotensi menimbulkan suasana yang sangat kompetitif, yang seringkali melibatkan mobilisasi kekuatan dari berbagai pihak, termasuk Kepala Desa. Situasi ini tentu dapat memicu pelanggaran netralitas, yang berpotensi merugikan kelancaran pemilu.
“Kami harus mewaspadai daerah-daerah dengan dua paslon, karena situasinya akan sangat kompetitif. Apalagi jika ada tokoh-tokoh seperti mantan polisi atau tentara yang terlibat, kompetisinya bisa semakin intens. Namun, di bilik suara hasilnya belum tentu seperti yang terlihat dalam kampanye,” ujar Rahmat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan bahwa adanya sanksi tegas bagi para Kades atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada. Bima menyebutkan bahwa sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian, dapat dikenakan bagi yang terbukti terlibat dalam pelanggaran. Meski demikian, Bima menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada sanksi berat yang dijatuhkan karena masih banyak temuan pelanggaran yang bersifat samar dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
“Belum ada temuan pelanggaran berat. Sanksi yang diberikan sejauh ini baru sebatas teguran administratif. Kami masih menunggu pembuktian lebih lanjut, karena untuk menilai pelanggaran netralitas ini membutuhkan bukti yang kuat,” kata Bima Arya.
Pelanggaran netralitas Kades dalam Pilkada bukan hal yang baru, namun menjadi lebih krusial seiring dengan semakin tingginya partisipasi politik dan intensitas kampanye di daerah. Kades, sebagai aparatur yang dekat dengan masyarakat, memiliki pengaruh yang besar dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, menjaga netralitas mereka adalah hal yang sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan adil dan transparan.
Bawaslu Jateng bersama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait terus berupaya mencegah adanya pelanggaran netralitas Kades yang dapat merusak integritas pemilu. Melalui sosialisasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 di Jawa Tengah dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa ada gangguan dari praktik-praktik politik yang merugikan. (JOHANSIRAIT)
LAMPUNG Seorang kernet Bus Damri, Arief Rahman (28), mengalami luka tusuk setelah diserang oleh seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakibatkan pembatalan dan penundaan sejumlah proyek infras
Nasional
BITVONLINE.COM Unggahan terbaru Ahmad Dhani di media sosial langsung menjadi sorotan publik. Dalam unggahan tersebut, Ahmad Dhani menantang
Entertainment
JAKARTA Timnas U20 Indonesia siap memulai perjuangan mereka di ajang bergengsi Piala Asia U20 2025, yang akan digelar di China. Pada laga p
Kesehatan dan Olahraga
KALBAR Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, memberikan apresiasi tinggi terhadap Festival Cap Go Meh 2025 yang diselengga
Sosial dan Budaya
SUMUT Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah mempersiapkan langkah besar dalam sejarah bisnisnya dengan merencanakan Init
Komunitas
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi melantik Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) sebagai Gu
Nasional
SERGAI PSAD Kodam I/BB berhasil keluar sebagai juara Piala Inalum 2025 setelah menaklukan PS Pemkab Sergei dengan skor 30 dalam laga grand
Nasional
MEDAN Perayaan Cap Go Meh tahun 2025 jatuh pada hari ini, 12 Februari, menandai puncak dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzi
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam Instruksi Presiden (Inpr
Nasional