Medan – Masyarakat Garuda Sumatera Utara (Margasu) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Mereka mendesak agar KPU Sumut menolak penggunaan server suara pasangan calon (paslon) 01 Bobby Nasution – Surya yang disebut akan ditayangkan dalam bentuk quick count di sejumlah televisi nasional.
Aksi tersebut digelar oleh puluhan massa Margasu di depan Kantor KPU Sumut, Sabtu (23/11/2024). Ketua Umum Margasu, Hasanul Arifin Rambe alias Gopal, menyebut pihaknya mendapatkan informasi bahwa paslon 01 menggunakan aplikasi untuk menginput data suara pemilih ke server pribadi yang akan dijadikan bahan tayangan quick count.
“Kami mendapat informasi bahwa paslon 01 menggunakan aplikasi untuk mengimput data suara warga Sumatera Utara ke server mereka menjelang Pilgub Sumut. Dan kami menduga KPU Sumut mengetahui hal tersebut,” ujar Gopal.
Baca Juga:
Menurut Gopal, Margasu menduga KPU Sumut telah menjalin komunikasi dengan paslon 01 terkait penggunaan data suara tersebut. Bahkan, ia menuding adanya upaya agar data dari server itu diolah menjadi real count untuk mendukung hasil quick count yang akan tayang di televisi nasional.
“Kami menduga KPU dan Bawaslu Sumut sudah ada deal dengan paslon 01 untuk real count mereka dengan quick count yang tayang di tivi nasional,” tegasnya.
Baca Juga:
Margasu meminta KPU Sumut menolak segala bentuk kerja sama dengan pihak manapun yang dapat menimbulkan opini publik negatif dan mencederai demokrasi. “Kami mendukung KPU Sumut bertindak netral di Pilgubsu agar tidak terjadi kegaduhan demokrasi yang berpotensi menjadi isu negatif nasional dan merugikan banyak pihak,” tambah Gopal.
Menanggapi tuntutan tersebut, Komisioner KPU Sumut, Raja Ahab Damanik, menemui massa Margasu di depan kantor KPU Sumut. Ia memastikan bahwa KPU Sumut akan bersikap netral dan menjamin proses penghitungan suara sesuai dengan aturan yang berlaku.
“KPU Sumut saya pastikan berlaku netral kepada pasangan calon 01 dan 02. Percayakan kepada kami, hasil real count KPU yang memastikan sahnya peroleh suara pasangan calon. Rekap yang dilakukan sesuai peraturan, mulai dari TPS, kecamatan, KPU kabupaten/kota hingga KPU Provinsi. Itu suara yang sah, bukan dari quick count,” jelas Damanik.
Ia juga menegaskan bahwa KPU Sumut tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun yang mencoba mendikte hasil penghitungan suara. “KPU hanya mengacu pada hasil resmi yang dihitung sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Pilgub Sumut 2024 menjadi sorotan publik mengingat tingginya tensi politik antara paslon 01 Bobby-Surya dan paslon 02 dalam kontestasi tersebut. Margasu mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik agar proses demokrasi berjalan transparan dan jujur.
(KRISNA)
SEMARANG Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap praktik prostitusi terselubung yang berop
Hukum dan Kriminal
SUMUT Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilbup Kabupaten Tapanuli Utara yang digugat oleh pasangan Satika Simamora
Berita
KALIMANTAN BARAT Ratusan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mempawah, Kalimantan Barat, menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (
Pendidikan
JAKARTA Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan a
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia baru saja menerima telepon dari Presiden Prab
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melangkah tegas dengan mencegah Agustiani Tio dan suaminya bepergian ke luar negeri. Lan
Politik
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan tajam netizen setelah kebijakan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg menuai kontrovers
Nasional
BITVONLINE.COM Kecantikan dan tubuh ideal yang langsing menjadi salah satu hal yang sering dijadikan inspirasi oleh banyak orang, terutama
Serba Serbi Kehidupan
JAKARTA DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tenta
Nasional
KALTIM Aksi unjuk rasa dilakukan oleh warga yang terdampak pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kantor Badan Bank Tanah (BBT) pa
Nasional