Pemerintah Pastikan Pengungsi Erupsi Lewotobi di NTT Tetap Bisa Ikut Pilkada 2024

Jakarta – Pemerintah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Forkopimda Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki tetap bisa menyuarakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Para pengungsi yang tersebar di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka akan diberikan fasilitas untuk memberikan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disiapkan di lokasi-lokasi pengungsian.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses Pilkada tetap berjalan lancar bagi para pengungsi. “Kita berkoordinasi dengan Forkopimda NTT serta Pemkab Flores Timur dan Pemkab Sikka guna memastikan seluruh warga yang berada di lokasi pengungsian atau tinggal bersama keluarga/kerabat tetap dapat menggunakan hak pilihnya,” ujar Bima Arya dalam keterangan pers yang diterima pada Selasa (26/11/2024).

Baca Juga:

• KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak: Pengangkatan Mayjen Helmy Novi Prasetya Tidak Langgar UU TNI?
• Sorotan Terhadap RUU KUHAP: Praktisi Hukum di Medan Bahas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum

Untuk memastikan kelancaran pencoblosan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar rapat bersama Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Kapolda NTT, Komandan Lantamal, serta berbagai pihak terkait. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa akan disediakan 22 TPS di wilayah pengungsian dan dua TPS di wilayah perbatasan yang akan dikoordinasikan oleh Pemkab Flores Timur dan Pemkab Sikka.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Harapkan Musda IAI Sumut 2025 Hasilkan Keputusan Terbaik untuk Kemajuan Organisasi
• Sambil Menahan Tangis, Erna Sari Dewi Ungkap Gaji Kontributor TVRI Hanya Rp50 Ribu Per Berita

Bima Arya menambahkan bahwa, selain menyediakan TPS di daerah pengungsian, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta KPU untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan yang diperlukan untuk pencoblosan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pengungsi yang kehilangan hak pilihnya meskipun berada di luar tempat tinggal tetapnya.

“Pilkada di sana tidak ditunda. Semua tetap dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk untuk warga yang mengungsi,” tegas Bima Arya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur juga sudah menyiapkan logistik Pilkada yang akan didistribusikan ke posko-posko pengungsian. Proses pendistribusian logistik dimulai pada Selasa (26/11), dengan fokus pada kecamatan-kecamatan yang berada di kepulauan, termasuk Wulanggitang dan Ile Bura yang dibangun sebagai posko pengungsian utama bagi warga terdampak erupsi.

“Hari ini adalah distribusi hari kedua. Sebelumnya kami sudah melakukan distribusi untuk 11 kecamatan di kepulauan, dan hari ini fokus pada distribusi di kecamatan-kecamatan yang lebih terpusat,” ujar Herman Yopi Latol, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Flores Timur.

Proses distribusi logistik ini diharapkan dapat menyelesaikan pendistribusian ke seluruh posko pengungsian sebelum hari pemungutan suara, sehingga tidak ada hambatan bagi para pengungsi untuk memberikan suara mereka pada Pilkada 2024.

(JOHANSIRAIT)

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak: Pengangkatan Mayjen Helmy Novi Prasetya Tidak Langgar UU TNI?

Sorotan Terhadap RUU KUHAP: Praktisi Hukum di Medan Bahas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum

Pemprov Sumut Harapkan Musda IAI Sumut 2025 Hasilkan Keputusan Terbaik untuk Kemajuan Organisasi

Sambil Menahan Tangis, Erna Sari Dewi Ungkap Gaji Kontributor TVRI Hanya Rp50 Ribu Per Berita

Pemuda di Tanjungbalai Nekat Aniaya Ayah Pacar dengan Parang Rumput, Kini Ditahan Polisi

10 Minuman Sehat yang Dapat Membantu Menjaga Kesehatan Ginjal dan Detoksifikasi Tubuh