Komdigi Bentuk Tim Khusus untuk Percepat Regulasi Perlindungan Anak di Dunia Digital
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah membentu
Sains dan Teknologi
Medan – Pada Jumat, 5 Desember 2024, sekitar 2.000 warga Medan akan menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Aksi ini dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Medan Pendukung Pilkada Jujur. Mereka mendesak KPU untuk menggelar pemilihan suara ulang Pemilihan Walikota Medan karena berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada.
Koordinator aksi, Datok Agustian, menyampaikan bahwa pemilihan Walikota Medan dilaksanakan bersamaan dengan bencana banjir yang melanda kota ini. Banjir menggenangi 10 kecamatan, menyebabkan banyak warga tidak dapat memberikan hak suaranya. “Banjir membuat 10 kecamatan di Medan terendam, sehingga masyarakat berhalangan untuk ikut memilih,” kata Agustian. Akibatnya, partisipasi pemilih di Medan hanya mencapai lebih dari 20 persen, jauh dari harapan untuk demokrasi yang inklusif.
Aliansi ini juga menilai bahwa pelaksanaan Pilkada tidak sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang seharusnya langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber). Mereka mengklaim bahwa KPU gagal menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Medan. Agustian menambahkan bahwa banyak warga yang tidak menerima surat undangan atau C6 untuk memilih, yang mengurangi hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu secara bebas.Selain itu, Agustian menuduh adanya keterlibatan Kepala Lingkungan (Kepling) dalam mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka. Ia juga mengungkapkan temuan adanya praktik pencoblosan ganda yang melibatkan video orang yang diduga mencoblos lebih dari sekali. “Kami melihat banyak Kepling disuruh mendukung salah satu calon. Kemudian ada video orang mencoblos kertas suara lebih dari sekali dan begitu bebasnya membawa handphone ke bilik suara,” ungkapnya.
Baca Juga:
Aksi unjuk rasa ini, yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, murni digerakkan oleh warga Medan yang merasa hak suara mereka tidak dihargai. Agustian menyatakan bahwa sekitar 2.000 orang diperkirakan akan ikut serta dalam aksi tersebut, yang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.“Kami menggelar aksi oleh masyarakat Medan, jadi ini tidak terkait dengan salah satu partai. Estimasi mencapai 1.800 hingga 2.000 lebih yang akan ikut aksi kami besok,” kata Agustian menambahkan.Unjuk rasa ini diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya Pilkada Walikota Medan yang dinilai penuh dengan ketidakberesan. Masyarakat berharap agar KPU menanggapi tuntutan mereka untuk memastikan pemilihan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah membentu
Sains dan TeknologiJAKARTA Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memberikan apresiasi atas pelaksanaan acara Sarasehan Ulama bertema Asta C
KomunitasKISARAN Satreskrim Polres Asahan berhasil mengungkap kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga (PRT), Sulastri (
Hukum dan KriminalJAKARTA Sebuah kecelakaan tunggal melibatkan pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Grand Depok City (GDC), Depok, Jawa Barat, pada Se
PeristiwaMEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan konsultasi publik dan penjajakan mi
PemerintahanJAKARTA Artis Ratna Sarumpaet menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan cucunya, Husin Kamal, yang mengadukan dugaan pengge
Hukum dan KriminalJakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
PemerintahanBOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan KriminalJAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
PemerintahanMEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Walikota Medan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani terhadap p
Pemerintahan