JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) harus segera ditindaklanjuti. Doli mengungkapkan, usulan tersebut bisa menjadi bagian dari revisi undang-undang yang mengatur pemilu, termasuk Pilkada dan Partai Politik (Parpol), yang telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.
“Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pilkada harus dicermati dan ditindaklanjuti, karena ini sangat relevan dengan upaya perbaikan sistem demokrasi dan politik di Indonesia,” ujar Doli saat dikonfirmasi pada Senin, 16 Desember 2024. Ia menambahkan, usulan ini seharusnya menjadi agenda bersama untuk diperbaiki dalam revisi UU Pemilu.Menurut Doli, pidato Presiden Prabowo menyentuh berbagai isu penting yang perlu diperbaiki dalam sistem politik Indonesia, salah satunya adalah masalah biaya politik yang tinggi. “Pernyataan Prabowo menggambarkan bahwa tingginya biaya politik menjadi salah satu masalah besar dalam sistem kita. Masalah ini tidak hanya muncul dalam Pilkada, tetapi juga dalam Pilpres dan Pileg,” jelasnya.
Doli juga menyoroti praktik politik uang yang semakin masif, yang berpotensi merusak moral masyarakat dan memperburuk kualitas demokrasi. Ia menilai bahwa masyarakat kini semakin permisif terhadap praktik politik uang, yang seharusnya bisa diminimalisasi dengan reformasi sistem pemilihan.”Saya rasa, pernyataan Prabowo ini harus dilihat sebagai ajakan untuk membangun kesadaran bersama bahwa sistem pemilu kita perlu perbaikan yang menyeluruh,” lanjut Doli. Menurutnya, pembahasan mengenai perbaikan sistem pemilu harus dilakukan secara komprehensif, meliputi Pilpres, Pileg, Pilkada, dan bahkan Pilkades. Semua ini, menurutnya, sangat erat kaitannya dengan sistem kepartaian di Indonesia.Doli menekankan pentingnya evaluasi sistem pemilu yang ada saat ini. Ia mengatakan bahwa evaluasi ini tidak hanya terbatas pada masalah biaya tinggi, tetapi juga perlu mempertimbangkan isu-isu lain yang turut mempengaruhi kualitas pemilu, seperti kesenjangan akses, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
MEDAN Tim SAR gabungan dari TNI dan Polri terus melakukan pencarian terhadap wartawan Metro TV, Sahril Helmi, yang hilang setelah terlibat
Peristiwa
MAKASSAR Seorang oknum polisi Polres Sinjai berinisial Aipda AR meninggal dunia usai ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi
Investigasi
BITVONLINE.COM Sebelum bepergian dengan pesawat, penting bagi penumpang untuk memeriksa dengan saksama peraturan mengenai barang bawaan, te
Serba Serbi Kehidupan
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan temuan DPR terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat
Nasional
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta
Hukum dan Kriminal
Jakarta Sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim bahwa mengonsumsi vitamin D3 dapat membantu proses penurunan berat badan. Vide
Kesehatan dan Olahraga
MEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menggugurkan gugatan Pilkada Sumatera Utara yang diajukan oleh pasangan calon gubernur nomor urut 2, E
Politik
JAKARTA Founder & Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT), menyampaikan kekhawatirannya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperk
Ekonomi
TANGGERANG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, mendapat protes keras dari warga saat melakukan kunjungan ke
Ekonomi
YOGYAKARTA Polda DIY bergerak cepat menanggapi kondisi kesehatan balita bernama Ningsih (4) yang menderita tumor sejak dua tahun belakang
Peristiwa