JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, menggarisbawahi pentingnya integritas dan koordinasi dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pemilu 2024. Ia menekankan, seluruh jajaran Bawaslu dilarang keras melakukan rekayasa pelanggaran atau bekerja sama dengan pasangan calon yang sedang menempuh upaya hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya ingatkan harus sangat hati-hati. Sebelum menyatakan terjadinya pelanggaran atau tidak, jajaran Bawaslu harus tahu persis informasi awal yang didapat supaya tidak salah langkah,” ujar Puadi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Fokus pada Koordinasi Antar DivisiSebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Puadi menekankan pentingnya sinergi antar divisi di Bawaslu, terutama menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024. Ia meminta Divisi Hukum dan Divisi Penyelesaian Sengketa di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sama erat.
Baca Juga:
“Divisi sengketa dan hukum harus koordinasi dengan divisi lain. Tidak boleh jalan masing-masing, agar penyusunan laporan dan keterangan tertulis berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kedua divisi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan keterangan tertulis kepada MK, sehingga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak menjadi sangat krusial.
Baca Juga:
Puadi juga menyoroti pentingnya menjaga momentum kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, setiap divisi harus saling mendukung untuk memastikan kelancaran pengawasan Pemilu.
“Koordinasi sangat penting. Tidak boleh ada divisi yang kesulitan mendapatkan data dari divisi lain. Semuanya harus saling mendukung. Kita ini kerja kolektif kolegial. Tidak ada divisi yang bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dengan divisi yang lain,” tambahnya.
Puadi juga memperingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas. Ia menegaskan bahwa rekayasa pelanggaran atau kolusi dengan pasangan calon yang sedang berperkara di MK tidak dapat ditoleransi.
“Kita bertanggung jawab memastikan pengawasan berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai ada pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik terhadap Bawaslu,” pungkas Puadi.
Dengan pengawasan yang terkoordinasi dan menjunjung tinggi integritas, Bawaslu berharap dapat memastikan jalannya Pemilu 2024 yang jujur, adil, dan demokratis.
(PP)
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, di dampingi oleh Kasi Binadik Benny Wijaya Tarigan melaksanakan silaturahmi ke Kejaksaan Ne
Nasional
MEDAN Tim SAR gabungan dari TNI dan Polri terus melakukan pencarian terhadap wartawan Metro TV, Sahril Helmi, yang hilang setelah terlibat
Peristiwa
MAKASSAR Seorang oknum polisi Polres Sinjai berinisial Aipda AR meninggal dunia usai ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi
Investigasi
BITVONLINE.COM Sebelum bepergian dengan pesawat, penting bagi penumpang untuk memeriksa dengan saksama peraturan mengenai barang bawaan, te
Serba Serbi Kehidupan
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan temuan DPR terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat
Nasional
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta
Hukum dan Kriminal
Jakarta Sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim bahwa mengonsumsi vitamin D3 dapat membantu proses penurunan berat badan. Vide
Kesehatan dan Olahraga
MEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menggugurkan gugatan Pilkada Sumatera Utara yang diajukan oleh pasangan calon gubernur nomor urut 2, E
Politik
JAKARTA Founder & Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT), menyampaikan kekhawatirannya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperk
Ekonomi
TANGGERANG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, mendapat protes keras dari warga saat melakukan kunjungan ke
Ekonomi