Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Kalimantan Barat – Dalam momen yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi menolak untuk memberikan komentar terhadap hasil rekapitulasi nasional yang akan segera diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Sebuah ketegangan yang terasa semakin menyelubungi bumi air nusantara ini.
“Saya belum ingin mengomentari, masih ada 2 provinsi yang belum dihitung,” ujar Jokowi di sela-sela kesibukannya di Kalbar.
Kehadiran Jokowi di Kalbar pada hari yang sama dengan pengumuman pemenang pilpres oleh KPU RI menambah kekentalan drama politik yang tengah berlangsung. Sementara negara memegang nafasnya menanti hasil akhir, Jokowi membeberkan bahwa Papua dan Papua Pegunungan masih menjadi penentu akhir dari nasib pemerintahan yang akan datang.
Baca Juga:
Dalam rincian yang diperoleh dari Jokowi, kedua provinsi tersebut masih menggelar proses rekapitulasi yang belum selesai. Maka dari itu, KPU RI masih menantikan data akhir dari kedua wilayah tersebut untuk menyusun hasil rekapitulasi secara menyeluruh.
“Dua provinsi ini masih dalam proses, nanti setelah semuanya selesai, akan disidangkan oleh KPU,” tambah Jokowi.
Baca Juga:
Tak bisa dipungkiri, pernyataan tersebut menambah kemerahan di tengah panasnya politik Indonesia. Ketegangan pun semakin menyusup ke dalam ingatan publik yang menantikan kepastian.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa dari 38 provinsi yang telah selesai melakukan rekapitulasi nasional, pihaknya kini tengah mempersiapkan berita acara dan Keputusan KPU. Namun, tantangan masih berada di ujung jalan, di mana waktu semakin mengejar. “Diharapkan semua dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas akhir hari ini,” ujarnya dengan penuh harapan.
Dalam keterbukaannya, Hasyim Asy’ari menyampaikan keinginan kuat untuk menuntaskan hasil suara pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tidak ada kata lain kecuali kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk merangkum kebenaran yang menjadi hak rakyat Indonesia.
Namun, di tengah ketegangan yang semakin terasa, pertanyaan besar masih melayang: apakah keputusan yang akan diambil nantinya akan mampu meredakan gejolak politik yang kian memanas? Ataukah ini hanya awal dari babak baru dalam perjalanan panjang negeri ini menuju kedewasaan politik? Semua mata tertuju pada dua provinsi yang belum memberikan jawaban. Hanya waktu yang dapat membuktikan.
(AS)
beritaTerkait
komentar