
Hadiri Pelantikan DPD ARUN SUMUT, Edi Perwira Ginting Mandataris DPC ARUN Binjai
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Sumatera Utara laksanakan pelantikan pengurus periode 2025 2030 ya
Komunitas
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memulai serangkaian persiapan menyambut gelombang sengketa hasil Pemilihan Umum 2024. Dalam menghadapi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu, MK bersiap melakukan langkah-langkah strategis, termasuk kemungkinan menginap dalam menangani perkara tersebut.
Menyikapi potensi sidang yang berlangsung hingga larut malam untuk efisiensi, Juru Bicara MK, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan bahwa kemungkinan para hakim harus menginap merupakan hal yang biasa. “Kalau sidang sampai malam untuk efisiensi biasanya nginap,” ujar Enny saat dihubungi pada Rabu (20/3/2024).
Baca Juga:
Selain itu, Enny juga menyinggung tentang kemungkinan penambahan personel keamanan dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran proses persidangan. “Ya betul pengamanan ditambah. Sudah menjadi konvensi setiap sengketa PHPU ada tambahan pengamanan untuk kelancaran proses persidangan,” ungkapnya.
Baca Juga:
Meski demikian, Enny belum memberikan rincian mengenai jumlah dan lokasi penambahan pengamanan yang akan dilakukan.
Antisipasi ini tidaklah berlebihan, mengingat setiap Pemilu kerap menimbulkan sengketa hasil yang berujung pada gugatan ke MK. MK sendiri telah menetapkan jadwal khusus untuk menangani sengketa PHPU guna memastikan kelancaran tahapan Pemilu 2024.
“Batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (PHPU Tahun 2024) paling lama adalah 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Tenggang waktu ini berlaku untuk permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden-wakil presiden (PHPilpres) serta pemilihan anggota DPR/DPRD dan DPRD (PHPU),” kata Panitera MK Muhidin
Sebagai institusi penegak hukum yang harus memastikan keadilan dan ketertiban dalam proses demokrasi, MK siap menjalankan perannya dengan profesionalisme dan kewaspadaan di tengah dinamika sengketa Pemilu yang mungkin terjadi.
(AS)
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Sumatera Utara laksanakan pelantikan pengurus periode 2025 2030 ya
KomunitasJAKARTA Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, ia
Politikbitvonline.comBadan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa harga Minyakita pada pekan ketiga Februari 2025 masih berada di atas Harga Ecera
EkonomiGunungsitoli, Sumatera Utara Nelayan di Perairan Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, kini memiliki harapan baru setelah 13 personel Ko
TNI & POLRISUMUT DPRD Kabupaten Deli Serdang mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pencurian minyak avtur yang diperuntukkan bagi Bandara Ku
Hukum dan KriminalBukittinggi, Sumatera Barat Gunung Marapi, yang terletak di perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, kembali mengalami erups
PeristiwaMalang, Jawa Timur Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengumumkan penutupan seluruh kawasan wisata Gunung Bromo sel
WisataJAKARTA Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenang salah satu ujian berat yang pernah dihadapi partainya, yakni
PolitikDenpasar, Bali Seorang pria lanjut usia bernama Suparno (68) ditemukan tewas mengenaskan di semaksemak kawasan Jalan Pura Demak V, Denp
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai bergerak untuk mengantisipasi potensi banjir dan rob yang kerap melanda ibu kota. S
Nasional