JAKARTA – Sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas dengan kontroversi seputar permintaan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang diajukan oleh tim hukum kubu Anies-Cak Imin. Permintaan tersebut ditolak oleh ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Marsudi Wahyu Kisworo, yang menyatakan bahwa audit forensik belum diperlukan karena belum ada bukti tindak pidana di Sirekap.
Dalam sidang tersebut, Bambang Widjojanto dari tim hukum nasional (THN) AMIN menyoroti ribuan laporan selisih suara di Sirekap dan hasil yang menjadi perhatian utama. Menurutnya, adanya selisih suara yang signifikan memicu pertanyaan tentang kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan. Ia juga menyoroti jumlah pemilih di TPS yang melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menurutnya menjadi indikasi potensial adanya kecurangan.
Namun, Marsudi Wahyu Kisworo menegaskan bahwa fraud hanya terjadi jika ada niat buruk (mens rea). Ia menjelaskan bahwa Sirekap merupakan sebuah perangkat lunak yang dikendalikan oleh sistem aplikasi, bukan oleh individu yang memiliki niat buruk. Dalam pandangannya, belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada tindak pidana di balik penggunaan Sirekap.
Baca Juga:
“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum, karena belum ada terjadi tindak pidana di sana. Kecuali bisa dibuktikan ada tindak pidana atau fraud, maka bisa dilakukan audit forensik,” ujar Marsudi 3 April 2024 .
Kontroversi ini menambah kompleksitas sidang sengketa Pilpres di MK, dengan kubu Anies-Cak Imin yang menekankan pentingnya audit forensik sebagai langkah untuk memastikan integritas dan keabsahan proses pemilihan. Namun, penolakan dari ahli KPU menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan terkait dengan langkah yang harus diambil dalam menangani dugaan kecurangan pemilu.
Baca Juga:
Hingga saat ini, sidang sengketa Pilpres di MK terus berlanjut dengan berbagai argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sementara publik menunggu putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.
(K/09)
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, pada Senin (
Pemerintahan
PEMATANGSIANTAR Polres Pematangsiantar menggelar Kegiatan Rutin Ditingkatkan (KRYD) di sekitar Pasar Horas, khususnya di Gedung IV, Jalan
TNI & POLRI
GUNUNGKIDUL Para nelayan di Pantai Drini, Gunungkidul, mendapat pujian atas keberanian dan respons cepat mereka dalam menyelamatkan nyawa
Peristiwa
BANYUWANGI Sebuah pesawat Cessna 172s Skyhawk milik Akademi Penerbangan Indonesia (API) jatuh di Pantai Gumuk Kantong, Muncar, Banyuwang
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan setuju dengan usulan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Nasional
JAKARTA Reynhard Sinaga, terpidana kasus kekerasan seksual yang saat ini tengah menjalani hukuman di Inggris, akan segera dipulangkan ke I
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Pengadilan Negeri Surabaya dijadwalkan akan menggelar sidang perdana terhadap Ivan Sugiamto, tersangka kasus perundungan terhadap
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Sebuah aksi kejahatan yang melibatkan wanita berinisial NL (29) warga Sukabumi, Bandar Lampung, viral di media sosial. Wani
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan aksi pencopetan oleh seorang emakemak di swalayan Irian, Jalan Setiabudi, Kota Medan, viral di med
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Seorang warga negara Kanada, Christoper Boyd Young (43), ditangkap oleh polisi setelah tertangkap basah mencuri kalung liontin di
Hukum dan Kriminal