JAKARTA -Gelombang kekecewaan dan ketegangan politik melanda Tanah Air saat Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Gedung MK pada Senin (22/4/2024), delapan hakim MK di bawah pimpinan Ketua MK Suhartoyo memberikan keputusan yang mengukuhkan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres yang sah.
Sidang berlangsung penuh tegang saat hakim MK membacakan putusan terhadap permohonan dari Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud. MK menegaskan bahwa mereka berwenang mengadili permohonan ini dan secara teliti mempertimbangkan setiap dalil yang diajukan.
Salah satu poin kunci dalam putusan MK adalah penolakan terhadap permohonan Anies-Cak Imin yang meminta diskualifikasi Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024. MK menyatakan dalil tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup untuk diterima.
Baca Juga:
MK juga menyoroti bahwa KPU telah mengikuti aturan yang berlaku dalam menindaklanjuti putusan MK terkait perubahan syarat pendaftaran capres-cawapres. Dalil tentang nepotisme atau campur tangan Presiden Joko Widodo dalam putusan MK juga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat.
Meskipun ada dissenting opinion dari beberapa hakim, keputusan mayoritas MK menguatkan bahwa hasil Pilpres 2024 dengan kemenangan Prabowo-Gibran tetap berlaku. Tidak adanya bukti konkret terkait campur tangan politik yang dianggap merugikan pihak-pihak pemohon menjadi pertimbangan utama dalam penolakan permohonan sengketa ini.
Baca Juga:
Reaksi terhadap putusan MK ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia. Meskipun ada kekecewaan dari pihak yang kalah dalam sengketa ini, keputusan MK merupakan titik akhir dalam proses hukum terkait Pilpres 2024.
Saat Indonesia bersiap memasuki periode kepemimpinan yang baru, keputusan MK menegaskan pentingnya menghormati aturan hukum dan proses demokrasi yang telah ditetapkan. Kehadiran lembaga hukum seperti MK menjadi penjaga keadilan dan stabilitas dalam sistem politik negara.
(K/09)
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, pada Senin (
Pemerintahan
PEMATANGSIANTAR Polres Pematangsiantar menggelar Kegiatan Rutin Ditingkatkan (KRYD) di sekitar Pasar Horas, khususnya di Gedung IV, Jalan
TNI & POLRI
GUNUNGKIDUL Para nelayan di Pantai Drini, Gunungkidul, mendapat pujian atas keberanian dan respons cepat mereka dalam menyelamatkan nyawa
Peristiwa
BANYUWANGI Sebuah pesawat Cessna 172s Skyhawk milik Akademi Penerbangan Indonesia (API) jatuh di Pantai Gumuk Kantong, Muncar, Banyuwang
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan setuju dengan usulan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Nasional
JAKARTA Reynhard Sinaga, terpidana kasus kekerasan seksual yang saat ini tengah menjalani hukuman di Inggris, akan segera dipulangkan ke I
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Pengadilan Negeri Surabaya dijadwalkan akan menggelar sidang perdana terhadap Ivan Sugiamto, tersangka kasus perundungan terhadap
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Sebuah aksi kejahatan yang melibatkan wanita berinisial NL (29) warga Sukabumi, Bandar Lampung, viral di media sosial. Wani
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan aksi pencopetan oleh seorang emakemak di swalayan Irian, Jalan Setiabudi, Kota Medan, viral di med
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Seorang warga negara Kanada, Christoper Boyd Young (43), ditangkap oleh polisi setelah tertangkap basah mencuri kalung liontin di
Hukum dan Kriminal