Pelanggaran Prosedur dalam Pergantian Wakil Walikota Baubau, Paslon Nomor Urut 5 Gugat ke MK

JAKARTA – Pergantian calon Wakil Walikota Kota Baubau Nomor Urut 2 dari La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan diduga melanggar prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU. Pasangan calon nomor urut 5, Nur Ari Raharja – La Ode Yasin Mazadu, telah mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada Baubau 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan pelanggaran prosedur dan cacat formil dalam pergantian tersebut.

Yulia Rahman, yang sebelumnya berpasangan dengan La Ode Muhammad Apriyadi, mengganti wakilnya menjadi Muhammad Ridwan dengan alasan Apriyadi “berhalangan tetap” dan “tidak mampu menjalankan tugas secara permanen.” Namun, alasan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Kendari yang menyatakan Apriyadi tidak mampu menjalankan tugas secara permanen memicu pertanyaan, terutama setelah ditemukan bahwa Apriyadi terlihat aktif di media sosial dan terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2. Hal ini bertentangan dengan klaim “tidak mampu secara permanen” yang menjadi dasar pergantian tersebut.

Baca Juga:

• Direktur Persiba Balikpapan Terkait Bisnis Narkoba Hendra Sabarudin, Polri Ungkap Jaringan Peredaran Sabu
• Pedagang di Makassar Cemas Temuan Takaran Minyakita Tidak Sesuai, Lakukan Pemeriksaan Mandiri!

Kuasa hukum pasangan Nur Ari Raharja – La Ode Yasin Mazadu, Muhammad Taufan Achmad, mengungkapkan bahwa KPU Baubau tidak teliti dalam memverifikasi dokumen pergantian tersebut. “Terkait berhalangan tetap, kami tegaskan bahwa yang bersangkutan ini masih baik-baik saja,” ujar Taufan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan di MK.

Tuntutan dari pemohon adalah agar MK membatalkan penetapan pasangan calon nomor urut 2 karena cacat hukum formil, memerintahkan KPU untuk memperbaiki proses administrasi, serta memberikan definisi yang lebih jelas mengenai kriteria “berhalangan tetap” agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerapannya.

Baca Juga:

• Bahlil Lahadalia Komit Berantas Mafia Gas Melon demi Kepentingan Rakyat
• PN Medan Vonis Mantan Sekdis Kesehatan Sumut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

(CHRISTIE)

Direktur Persiba Balikpapan Terkait Bisnis Narkoba Hendra Sabarudin, Polri Ungkap Jaringan Peredaran Sabu

Pedagang di Makassar Cemas Temuan Takaran Minyakita Tidak Sesuai, Lakukan Pemeriksaan Mandiri!

Bahlil Lahadalia Komit Berantas Mafia Gas Melon demi Kepentingan Rakyat

PN Medan Vonis Mantan Sekdis Kesehatan Sumut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Indonesia dan Vietnam Selesaikan Perjanjian Kerja Sama Zona Ekonomi, Prabowo Targetkan Ratifikasi Setelah Idul Fitri

Bobon Santoso Resmi Mualaf di Bulan Ramadan, Ucapkan Syahadat di Hadapan Ustaz Derry Sulaiman