MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah mengirimkan surat kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Walikota terpilih di 19 daerah. Surat ini menyusul penetapan kepala daerah terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024.
Komisioner KPU Sumut, Robby Efendy, mengungkapkan bahwa KPU telah menyampaikan hasil penetapan kepala daerah terpilih ke DPRD dan pemerintah daerah terkait. “Kami menyampaikan hasil penetapan itu ke DPRD dan pemerintah kabupaten dan kota terkait pengantaran pengusulan pengesahan pengangkatan calon kepala daerah,” ujarnya, Rabu (15/1/2025).
Robby menambahkan, KPU hanya sebatas menyampaikan usulan, sementara untuk pelantikan kepala daerah terpilih, kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami juga menyampaikan kepada KPU RI. Selanjutnya, untuk pelantikan menjadi ranah Kemendagri,” jelasnya.
Baca Juga:
Pemilihan kepala daerah serentak di Sumut pada 27 November 2024 menghasilkan 19 kepala daerah terpilih, sementara 15 lainnya, termasuk calon Gubernur, masih bersidang di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Walikota terpilih dilakukan paling lama tiga hari setelah penetapan. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai, telah menggelar rapat paripurna untuk pengusulan pengesahan dan pemberhentian kepala daerah sebelumnya.
Baca Juga:
(christie)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
