Kantor ATR/BPN Tangerang Tanggapi Pemecatan 6 Pejabat Terkait Penertiban Sertifikat di Laut Desa Kohod

TANGGERANG -Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tangerang memberikan tanggapan terkait pemecatan terhadap enam pejabat yang dikenakan sanksi setelah adanya penertiban Sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan laut Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Kasie Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang, Edi Dwi Daryono, mengonfirmasi bahwa keenam pejabat tersebut pernah bertugas di ATR/BPN Tangerang pada periode sebelumnya. Meski tidak merinci secara spesifik periode jabatan mereka, Edi menegaskan bahwa pihaknya mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid.

“Tentu kami mengikuti apa yang telah diputuskan Pak Menteri, dan kementerian masih memeriksa berkas terkait data yang ada, baik itu mengenai SHGB dan SHM yang muncul di perairan Tangerang,” ujar Edi Dwi Daryono dalam keterangan yang diterima pada Jumat (31/1/2025).

Baca Juga:

• Misteri Mayat Pria di Kali Angke: Polisi Temukan Banyak Identitas, Termasuk WNA
• WAMI: Tempat Hiburan Malam di Medan Terancam Proses Hukum Jika Tak Bayar Royalti Musik

Terkait dengan proses penerbitan Sertifikat HGB dan SHM di kawasan laut Tangerang, Edi menjelaskan bahwa munculnya sertifikat tersebut melalui beberapa prosedur, termasuk pengajuan permohonan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa Kantor ATR/BPN Tangerang bertindak sebagai administrasi dan tidak melakukan pendaftaran tanpa dokumen yang sah.

“Kalau HGB itu kita baru lihat saja, karena permohonan datang dari masyarakat. Kami hanya mengelola administrasi dan tidak ada pendaftaran tanpa surat resmi,” tambahnya.

Baca Juga:

• Bupati Madina Perintahkan 12 Camat Tutup Tambang Emas Ilegal: Ancaman Serius Bagi Lingkungan
• Bejat! Ustaz Ponpes di Tulungagung Cabuli 7 Santri, Modusnya Disertai Ancaman

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menegaskan bahwa sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam masalah ini diterapkan berdasarkan Undang-Undang Pertanahan. Pejabat yang bersangkutan dikenakan sanksi maladministrasi karena dianggap tidak cermat dalam menangani proses penerbitan sertifikat di kawasan laut yang seharusnya tidak dapat diberikan hak atas tanah.

Adapun pejabat yang dikenakan sanksi dalam kasus ini, antara lain:

JS (mantan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tangerang) SH (mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Tangerang) ET (mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Tangerang) WS, YS, dan NS (anggota Panitia A) LM (mantan Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET) KA (mantan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Tangerang)

Kementerian ATR/BPN kini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap berkas yang ada. Jika terbukti melanggar ketentuan, maka sertifikat yang terbit dalam kurun waktu kurang dari lima tahun tersebut dapat dibatalkan. (kprn) (n/014)

Misteri Mayat Pria di Kali Angke: Polisi Temukan Banyak Identitas, Termasuk WNA

WAMI: Tempat Hiburan Malam di Medan Terancam Proses Hukum Jika Tak Bayar Royalti Musik

Bupati Madina Perintahkan 12 Camat Tutup Tambang Emas Ilegal: Ancaman Serius Bagi Lingkungan

Bejat! Ustaz Ponpes di Tulungagung Cabuli 7 Santri, Modusnya Disertai Ancaman

Kasus Ridwan Kamil-Lisa Mariana Memanas, Pria Bernama Revelino Ngaku Ayah Biologis Anak CA

Bahlil Usul ke Prabowo Tambah Impor Minyak-LPG dari AS Rp168 Triliun