JAKARTA -Hari ini, DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta ini membahas sejumlah agenda penting terkait kebijakan strategis nasional, khususnya di sektor pertambangan dan energi.
Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pembentukan Tim Pengawas DPR RI yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan legislatif dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, rapat juga membahas pendapat fraksi-fraksi terhadap revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Rancangan revisi ini merupakan usulan inisiatif dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi usul resmi DPR RI.
Baca Juga:
Revisi UU Minerba ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam pengelolaan sektor pertambangan, meningkatkan investasi, serta memperkuat peran pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Rapat Paripurna ini menjadi momen penting bagi DPR RI dalam menjalankan tugas legislasi dan pengawasan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sektor pertambangan.
Baca Juga:
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
