Riau – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Sabtu (7/12/2024). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Karding meninjau langsung pelayanan BP3MI dan mendengarkan pemaparan dari Kepala BP3MI Kepri, Kombes Imam Riyadi.
Menteri Karding menegaskan pentingnya pengaktifan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memberikan kemudahan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun calon PMI. Menurutnya, LTSA akan menyederhanakan proses administrasi sehingga tidak membebani calon pekerja dengan biaya tambahan akibat harus mendatangi banyak instansi.”LTSA ini harus kita aktifkan agar pelayanan lebih efisien. Dengan begitu, calon pekerja hanya perlu mendatangi satu tempat untuk menyelesaikan semua proses administrasi. Hal ini akan mengurangi biaya tinggi dan mempercepat layanan,” ujar Karding.Selain pengaktifan LTSA, Menteri Karding juga menekankan pentingnya memastikan PMI berangkat secara prosedural. Menurutnya, pekerja migran yang tidak melalui jalur resmi rawan mengalami masalah hukum maupun keselamatan kerja di negara tujuan.
Baca Juga:
“Kalau tidak prosedural, kita tidak bisa mengetahui di mana mereka bekerja, untuk siapa mereka bekerja, dan siapa pengirimnya. Hal ini akan mempersulit upaya pelindungan jika terjadi permasalahan,” jelas Karding.Dalam kunjungannya, Menteri Karding juga memantau langsung beberapa kasus migran ilegal yang berhasil diungkap BP3MI Kepri. Dalam beberapa bulan terakhir, BP3MI Kepri bersama TNI-Polri berhasil membongkar 14 kasus dengan 12 tersangka yang terlibat dalam sindikat pengiriman pekerja migran ilegal.”Kami sangat mengapresiasi upaya teman-teman di BP3MI Kepri yang terus mencegah keberangkatan pekerja secara tidak prosedural. Pencegahan ini penting untuk melindungi hak-hak pekerja kita,” ujar Karding.Menteri Karding menegaskan bahwa pihaknya akan terus memburu agen migran ilegal yang seringkali memanfaatkan situasi untuk menipu calon PMI.”Target utama kami adalah para agen atau sindikat yang bermain di belakang pengiriman migran ilegal. Kami akan pastikan mereka dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau keberatan y
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Puncak peresmian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang digagas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berlangsung di hal
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara
Nasional
MAGELANG Hari kedua Retreat di Akmil Magelang Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengikuti seluruh kegiatan bersama kepala d
Nasional
JAKARTA Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan ketat untuk pembacaan putusan atas 40 gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) yang ak
Nasional
JAKARTA Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani tiba di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 08.28 WIB pagi ini, menjelang pengumu
Nasional
MAGELANG Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 17 kepala daerah yang berasal dari kader Partai Demokr
Nasional
JAKARTA Kecelakaan tunggal melibatkan truk bermuatan hebel terjadi di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, arah Cawang, pada Senin (24/2/2025) se
Nasional
JAKARTA Perdagangan awal pekan ini dimulai dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, seiring dengan menantinya rilis data uang
Ekonomi
KEPULAUAN RIAU Seorang anggota TNI Angkatan Laut (TNI AL), Serda JDL, tewas dalam insiden keributan yang diduga melibatkan anggota TNI Angk
Hukum dan Kriminal