
Dirkrimsus Poldasu Diminta Periksa Kepala Inspektorat Batubara Terkait Pengelolaan Anggaran
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA -Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap institusi kepolisian saat memberikan keynote speech dalam acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (12/12). Megawati menyoroti cara kerja Polri yang dinilai semakin semena-mena dalam mengangkangi hukum, serta mekanisme penangkapan yang kerap hanya menargetkan anggota polisi tingkat rendah, bukan jenderalnya.
Megawati merasa jengkel dengan sikap Polri yang dinilai tidak transparan dalam menangani kasus internal. Ia menilai bahwa polisi tingkat tinggi, khususnya jenderal, seringkali terhindar dari proses hukum meskipun diduga terlibat dalam pelanggaran. “Tapi yang anehnya nggak ada jenderal yang ditangkap. Selalu kan kroco yang ditangkap, iya lho. Nah, karena alasannya karena dia yang melakukan dan itu salah perintah,” ujar Megawati dengan nada kesal.
Megawati melanjutkan, alasan bahwa anggota polisi yang ditangkap hanya menjalankan perintah atasannya dianggap tidak logis. “Kesel saya, kesel saya, masa gitu, ya iya terang dong, dia hanya jalanin perintah, kalau nggak jalanin perintah diturunin pangkat,” tambahnya, menegaskan ketidakadilan dalam sistem penegakan hukum di tubuh Polri.
Baca Juga:
Megawati tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga mengungkapkan langkah konkret yang diambilnya untuk menyuarakan reformasi dalam tubuh Polri. Ia mengakui telah memerintahkan fraksi partainya di DPR RI untuk menyuarakan usulan agar Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Makanya aku panggil, heh Polri, aku ini yang bikin kamu Polri, ini saja saya suruh, fraksi saya, coba sih pengin tahu reaksinya, nanti kalau gini terus udah masukin Kemendagri, gelisah toh?,” ujar Megawati dengan nada tegas sembari mengulang pertanyaannya, “Gelisah toh? Gelisah toh?”
Baca Juga:
Namun, meskipun Megawati berharap agar Polri berada di bawah Kemendagri, reaksi dari kepolisian dan fraksi lainnya di DPR ternyata tidak sesuai harapan. “Udah pada minta, udah tetap minta, udah tetap aja Polri ya tetap Polri, gimana saya nggak gini (gestur meninju),” kata Megawati dengan ekspresi kesal.
Usulan PDIP untuk memindahkan Polri ke bawah Kemendagri sempat menjadi perbincangan hangat di DPR RI. Namun, upaya tersebut mendapatkan penolakan dari sebagian besar anggota dewan. Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di Komisi III menolak usulan tersebut. “Mayoritas fraksi di Komisi III menyampaikan, tujuh dari delapan fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin (2/12).
Meskipun usulan PDIP tidak diterima, kritik yang dilontarkan Megawati mencerminkan kekhawatirannya terhadap independensi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya. Megawati berharap bahwa ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum di institusi kepolisian agar tidak ada kesan adanya perlakuan berbeda antara anggota rendah dan jenderal di dalam tubuh Polri.
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan KriminalJAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
AgamaDeliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
KomunitasBATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
PemerintahanJAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
EntertainmentKARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
NasionalTOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
PemerintahanINDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
InternasionalMEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal