BATAM -Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasional Batam Center pada Kamis (24/4/2025).
Kunjungan ini dilakukan menyusul lonjakan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) non prosedural yang diduga berangkat melalui jalur penyeberangan resmi.
"Saya sengaja datang untuk melakukan pengecekan langsung terhadap proses keberangkatan warga ke luar negeri. Dari laporan yang masuk ke kami, ada potensi penyeberangan PMI non prosedural melalui jalur resmi," ujar Abdul Kadir saat diwawancara di lokasi.
Berdasarkan data Kementerian P2MI, pada 2024 terdapat 1.014 pekerja migran ilegal yang dipulangkan oleh Imigrasi. Angka ini melonjak hampir dua kali lipat pada 2025 menjadi 2.040 orang.
Hal ini menjadikan Batam Center sebagai salah satu jalur transit utama bagi PMI non prosedural, terutama dari daerah seperti Aceh, NTT, Sumatera, Lampung, dan Jawa.
Menteri Abdul Kadir menduga pelabuhan ini menjadi titik favorit bagi sindikat pengiriman TKI ilegal. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem dan peningkatan kemampuan profiling petugas sebagai upaya deteksi dini terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kalau pengetahuan profiling lebih ditingkatkan, kita bisa cegah lebih banyak. Karena kami menduga jumlah sebenarnya jauh lebih banyak dari yang tercatat," tegasnya.
Abdul Kadir juga menyoroti tantangan penggunaan sistem autogate di pelabuhan. Di satu sisi, autogate mempercepat proses imigrasi, namun di sisi lain menyulitkan deteksi PMI non prosedural.
"Maka perlu ada petugas di belakang autogate untuk menyaring lebih lanjut. Sistem bisa saja bagus, tapi kalau perilaku orangnya tidak bisa dikendalikan, itu jadi masalah," ujar Abdul Kadir, seraya menegaskan pentingnya integritas aparat di lapangan.
Kementerian P2MI juga telah menjalin komunikasi intensif dengan kepolisian dan kementerian terkait guna memperkuat koordinasi dalam penanganan TPPO. Abdul Kadir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa isu ini adalah persoalan lintas sektoral dan menyangkut kemanusiaan.
"Walaupun ranah hukumnya di kepolisian, kita harus bersama-sama memberantas ini," pungkasnya.*
(km/J006)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
