JAKARTA -Dewan Pers akan ikut menelusuri dugaan penerimaan uang yang melibatkan Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAKTV, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tian diduga terlibat dalam perintangan penyidikan kasus korupsi ekspor CPO dan tata niaga komoditas timah.
Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, menyatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut terkait penerimaan uang yang diterima Tian. "Kami juga akan telusuri soal penerimaan uang, itu tentu kalau kasus hukumnya ada di Kejaksaan," kata Totok saat ditemui di Kejaksaan Agung pada Selasa (22/4/2025).
Baca Juga:
Totok menegaskan bahwa Dewan Pers tidak hanya fokus pada pemberitaan negatif, tetapi juga akan menyelidiki tindakan di luar aktivitas jurnalistik, seperti konten yang merekayasa informasi. "Tidak selalu berita saja, karena yang kami dengar dari Kejaksaan bisa berupa live, tindakan-tindakan yang di luar aktivitas jurnalistik," ujarnya.
Lebih lanjut, Totok menekankan pentingnya independensi bagi jurnalis dalam memproduksi karya jurnalistik. "Karya jurnalistik itu harus profesional, karena itu, jurnalis yang independen sangat penting," tegasnya.
Baca Juga:
Ia juga mengingatkan bahwa pemberian atau suap dalam pembuatan berita merupakan tindakan yang dilarang.
Sebelumnya, Tian Bahtiar disebut telah menerima uang sebesar Rp 487 juta secara pribadi, yang digunakan untuk membuat dan menyebarkan berita yang dianggap menyudutkan Kejaksaan Agung.
Meskipun Tian menerima uang tersebut secara pribadi, pihak Kejagung menegaskan bahwa tidak ada kontrak tertulis antara Tian dan JAKTV mengenai pembayaran tersebut.
Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti yang cukup kuat, Kejagung resmi menetapkan Tian sebagai tersangka dalam kasus ini. Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, mengonfirmasi bahwa uang yang diterima Tian adalah atas nama pribadi, bukan atas nama JAK TV.
"Kami sudah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan Tian sebagai tersangka. Uang tersebut diterima Tian secara pribadi, bukan atas nama JAK TV," ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung.*
(km/J006)
SERDANG BEDAGAI LSM Trinusa mengungkap dugaan praktik penyimpangan pupuk subsidi oleh pemilik usaha UD Lorena di Dusun I, Desa Sementara,
Hukum dan Kriminal
SUMUT Sebanyak 33 kepala daerah di Sumatera Utara, tujuh pimpinan lembaga/kementerian, dan perwakilan dari 10 provinsi di Pulau Sumatera ak
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kendaraan dinas milik organisa
Pemerintahan
JEMBER Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Jember, RM. Kristyo Nugroho, menghadiri kegiatan Fun Shoot Silaturahmi dan Halal
Pemerintahan
PALUTA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara resmi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara menge
Nasional
BATU BARA Aroma ketidakberesan kembali menyeruak dari tubuh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Batu Bara. Kali ini, penga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengunjungi Kedutaan Besar Vatikan (Nunsiatur Apostolik) di Jakarta pada Selasa (2
Pemerintahan
JAKARTA Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melalui tim kuasa hukumnya menyatakan siap menempuh jalur hukum terkait isu ijazah palsu ya
Nasional
JAKARTA Komisi X DPR RI kembali menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti di Komple
Nasional
JAKARTA Dewan Pers akan ikut menelusuri dugaan penerimaan uang yang melibatkan Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAKTV, yang barubaru ini
Pemerintahan
