JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait rencana evakuasi korban genosida Israel di Gaza, Palestina, ke Indonesia.
Hingga saat ini, DPR belum menerima informasi lengkap mengenai skema evakuasi yang akan dijalankan pemerintah.
"Ya, sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi, kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Baca Juga:
Menurut Puan, Kementerian Luar Negeri seharusnya sudah memberikan detail teknis pelaksanaan evakuasi, termasuk prosedur, jangka waktu, serta status warga Palestina yang dibawa ke Indonesia.
"Dan tentu saja dari Kementerian Luar Negeri seperti apa yang akan dilakukan? Bagaimana rencananya dan lain sebagainya," tegas Puan.
Baca Juga:
Politikus PDI-P itu juga mengingatkan pentingnya kajian mendalam agar misi kemanusiaan ini berjalan sesuai harapan serta tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi atau merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut," pungkas Puan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat agresi militer Israel. Rencana tahap pertama akan menjemput hingga 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia.
"Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka," ujar Prabowo, Rabu (9/4).
Menteri Luar Negeri Sugiono juga menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk solidaritas kemanusiaan dan bukan relokasi permanen.
Indonesia disebut mengikuti jejak negara-negara lain seperti Mesir, Turkiye, Qatar, dan UEA yang juga menerima pengungsi Palestina sementara waktu.*
(km/j006)
MEDAN Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo HR Muhammad Syafii, menyebut insiden gagalnya keberangkatan 35 jamaah umrah asal Kabupaten P
Nasional
BOGAK Pemerintah Desa Bogak kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warganya. Berte
Pemerintahan
PEKANBARU Publik dihebohkan dengan beredarnya video sekelompok orang diduga tahanan dan narapidana yang tengah berpesta miras dan narkoba d
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Dewan Pendidikan Kota Padangsidimpuan menyatakan komitmennya untuk merealisasikan l
Pemerintahan
BATAM Sebuah video memperlihatkan aksi seorang anak lakilaki menantang duel ayah kandungnya viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi d
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyatakan komitmennya untuk mendukung peningkatan literasi ekonomi syariah dan digitalisas
Pemerintahan
GARUT Polisi bergerak cepat untuk mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang dokter spesialis kandungan di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, kembali duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (T
Hukum dan Kriminal
SOLO Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Jaya Hercules Rosario de Marshal, mengejutkan publik dengan kedatangannya di k
Politik
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa Presiden ke7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), merupakan lulusan sah dari kampus
Nasional