
Kemenkumham Targetkan 8 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Revisi UU Pidana Mati
JAKARTA Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan delapan Rancangan UndangUndang (RUU)
Hukum dan KriminalTAPSEL -Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., CA, menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat serta Dialog Pilar Sosial yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (11/4/2025).
Bupati Tapsel hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Tapsel Sofyan Adil Siregar, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Pendidikan.
Baca Juga:
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. Saifullah Yusuf, dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.
Dalam pidatonya, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembentukan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di daerah terpencil.
Baca Juga:
"Pendirian Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Kami berharap pertengahan tahun ini Sekolah Rakyat sudah mulai menerima murid baru di Sumatera Utara," ujar Saifullah.
Menteri Sosial menyebutkan bahwa pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 50 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Pembangunan ini akan dilanjutkan hingga mencapai target 200 sekolah dalam tahun ajaran 2025/2026. Sekolah ini akan dibangun dalam bentuk asrama dengan fasilitas lengkap, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
Setiap sekolah nantinya ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dan berdiri di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, melalui instruksi yang disampaikan Mensos, menekankan lima poin penting dalam program Sekolah Rakyat, yaitu:
Membuka akses pendidikan seluas-luasnya untuk anak-anak dari keluarga miskin.
Sekolah berbentuk asrama untuk menjamin kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Diperuntukkan bagi jenjang SD, SMP, dan SMA.
Dimulai tahun 2025/2026 dengan target 200 sekolah.
Setiap sekolah menampung 1.000 siswa dengan lahan minimal 5 hektare.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tapsel Gus Irawan menyambut baik dan menyatakan kesiapan mendukung penuh realisasi Sekolah Rakyat di wilayah Tapanuli Selatan.
"Program ini sangat strategis dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas SDM di daerah. Kami siap berkolaborasi demi terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Tapanuli Selatan," ujarnya.
Gus Irawan menambahkan bahwa Pemkab Tapsel akan segera menyiapkan langkah konkret untuk mendukung inisiatif tersebut, termasuk penyediaan lahan dan koordinasi lintas sektor.*
JAKARTA Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan delapan Rancangan UndangUndang (RUU)
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Sebanyak enam pasangan nonmuhrim diamankan dari sebuah hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh, dalam razia gabungan yang digela
Hukum dan KriminalJAWA TIMUR Sebuah insiden mengejutkan menimpa seorang nelayan asal Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Minggu (13/
PeristiwaLUMAJANG Seorang guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) honorer di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tempurs
Hukum dan KriminalYOGYAKARTA Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Edy Meiyanto, diketahui masih menerima gaji sebagai Aparatur Sipil Ne
Hukum dan KriminalJEMBER Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember bersama dengan Paguyuban IbuIbu Pemasyarakatan (PIPAS), kembali menunjukkan kepedu
NasionalPADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes didampingi beberapa Pejabat Pemko Padangsidimpuan menerima
PemerintahanMEDAN Sidang praperadilan yang diajukan mantan Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Ramli Sembiring, telah memasuki tahap akhir
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus memantau proses ekstradisi buronan Komisi Pemberantasan
Hukum dan KriminalJAMBI Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menerima kunjungan silaturahmi dari SKK Migas Perwakilan Sumbagsel di ruang kerjanya
Nasional