
Serahkan 150 SK CPNS, Bupati Tapsel: Saya Butuh Orang-Orang 'Agent Of Change'
TAPSEL Bupati Tapanuli Selatan/Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan kehadiran Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS sangat ditunggu, karena
PemerintahanSUMUT -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengentaskan kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata. Tahun ini, empat Sekolah Rakyat (SR) direncanakan mulai beroperasi di wilayah Sumut.
Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari:
Satu Sekolah Rakyat di gedung milik Pemprov Sumut,
Baca Juga:
Dua sekolah di gedung milik Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Deli Serdang,
Satu sekolah di Kampus V Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut yang berlokasi di Tebingtinggi.
Baca Juga:
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 22 kabupaten/kota yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya. Jumlah tersebut meningkat dari laporan sebelumnya sebanyak 21 daerah.
"Tentunya kami, Pemda di Sumut, akan terus membantu mengatasi kemiskinan sebagaimana cita-cita Pak Presiden, agar masyarakat miskin bisa senyum dan senang, dan anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak," kata Bobby usai mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Dialog Pilar Sosial di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (11/4/2025).
Program Sekolah Rakyat sendiri ditujukan untuk masyarakat dari kalangan miskin dan miskin ekstrem, dengan sistem pendidikan berbasis asrama, fasilitas lengkap, dan kurikulum inklusif yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menargetkan sekitar 50 Sekolah Rakyat bisa beroperasi di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2025 ini. Saat ini, Kemensos tengah melakukan simulasi anggaran dan perencanaan jumlah siswa secara nasional.
"Kita sedang melakukan simulasi, menghitung kebutuhan secara nasional. Target kami, pertengahan tahun ini Sekolah Rakyat sudah bisa menerima murid baru," ujarnya.
Dialog ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumut, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan relawan Tagana. Semua pihak sepakat bahwa keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi langkah nyata menciptakan pendidikan yang setara dan berkeadilan sosial di Sumut.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, harapannya Sekolah Rakyat akan menjadi motor penggerak mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan menjadi bagian dari pondasi menuju Indonesia Emas 2045.*
TAPSEL Bupati Tapanuli Selatan/Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan kehadiran Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS sangat ditunggu, karena
PemerintahanJEDDAH Langkah Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025 harus terhenti di babak perempat final usai takluk dari Korea Utara deng
OlahragaJAKARTA Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, membantah keras keterlibatannya dalam kasus suap dan gratifikasi yang tengah disel
Hukum dan KriminalMEDAN Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang digelar pada Senin (14/4/2025) di ruang rapat paripurna DPRD, s
PolitikTAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke57 ting
PemerintahanBITVONLINE.COM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh warga untuk memastikan status kepesertaan mereka dalam program Jaminan Kes
KesehatanYORDANIA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan kedekatan lamanya dengan Raja Yordania Abdullah II dalam kunjungannya k
InternasionalBOGOR Langit Leuwiliang, Kabupaten Bogor, berubah menjadi merah membara saat suara ledakan petasan menggema tanpa henti kala waktu magrib.
PeristiwaMEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara resmi mengumumkan tiga besar nama
PolitikSERANG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten resmi menahan SYM, Direktur PT Eka Putra Perkasa (EPP), atas dugaan korupsi dalam proyek pengelolaa
Hukum dan Kriminal